TOTIO, The TPN-PBNews.com — Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB telah mengeluarkan pernyataan ( teks dan video ) tentang pelanggaran yang sedang berlangsung terkait protes terhadap perpanjangan undang-undang otonomi, pembunuhan baru-baru ini terhadap kasus Paniai berdara dan pekerja gereja , khususnya, Pendeta Zanambani dan konflik politik yang sedang berlangsung di Intan Jaya, Ndugama, Puncak, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.
Dalam pernyataannya OHCHR juga menyerukan “platform untuk dialog yang bermakna dan inklusif dengan orang-orang Papua dan Papua Barat, untuk mengatasi keluhan ekonomi, sosial dan politik yang sudah berlangsung lama.”
Pernyataan itu muncul satu hari jelang 1 Desember, hari yang penuh makna politik bagi masyarakat asli Papua. Pada 1 Desember 1961, orang Papua Barat telah mengambil langkah pertama untuk membangun identitas nasional. Sejak tahun 1969, wilayah ini menjadi bagian dari Indonesia. Gerakan Persatuan Pembebasan telah menyerukan doa massal pada 1 Desember 2020 dan “pengakhiran yang damai dari Otonomi Khusus”. Setiap tahun, orang Papua memperingati 1 Desember dengan demonstrasi yang di masa lalu diwarnai dengan penangkapan massal dan kekerasan oleh aparat keamanan. OHCHR sekarang mendesak “Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak rakyat atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai sesuai dengan kewajiban internasionalnya, terutama menjelang 1 Desember, ketika sering terjadi protes, ketegangan dan penangkapan.”
Kami prihatin bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung termasuk pembunuhan tidak diselidiki dan pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban, bahwa pertemuan besok dapat dibubarkan dengan kekerasan dan bahwa banyak pembela hak asasi manusia seperti Theo Hesegem dapat dianiaya, diancam dan diserang seperti di masa lalu.
Penyataan:
BANGKOK/GENEVA (30 November 2020) – Kami terganggu oleh meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia dan meningkatnya risiko ketegangan dan kekerasan baru.
Dalam satu insiden pada 22 November, seorang anak berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang anak berusia 17 tahun lainnya terluka dalam dugaan baku tembak dengan polisi, dengan mayat-mayat itu ditemukan di Gunung Limbaga, Distrik Gome di Papua Barat.
Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 terjadi serangkaian pembunuhan yang meresahkan terhadap setidaknya enam orang, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan.
Penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan seorang pekerja gereja, Pendeta Yerimia Zanambani, seorang pendeta dari Gereja Injili Protestan, mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan, dan bahwa pembunuhannya hanyalah salah satu “dari serangkaian kekerasan yang terjadi di seluruh kabupaten sepanjang tahun ini.”
Kami juga telah menerima banyak laporan tentang penangkapan. Setidaknya 84 orang, termasuk Wenislaus Fatuban, seorang pembela hak asasi manusia terkenal dan penasihat hak asasi manusia untuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan tujuh anggota staf MRP, ditangkap dan ditahan pada 17 November oleh pasukan keamanan di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua.
Penangkapan mereka dilakukan menjelang konsultasi publik yang diselenggarakan oleh MRP tentang implementasi UU Otonomi Khusus di provinsi Papua dan Papua Barat. Fatuban dan yang lainnya dibebaskan pada 18 November.
Pakar hak asasi manusia PBB juga telah berulang kali menyatakan keprihatinan serius mengenai intimidasi, pelecehan, pengawasan dan kriminalisasi para pembela hak asasi manusia untuk melaksanakan kebebasan dasar mereka.
Kekerasan dan penangkapan baru-baru ini adalah bagian dari tren yang kami amati sejak Desember 2018, menyusul pembunuhan 19 orang yang bekerja di Jalan Raya Trans-Papua di Kabupaten Nduga oleh elemen bersenjata Papua.
Ada eskalasi lebih lanjut pada Agustus 2019, ketika protes anti-rasisme dan kekerasan yang meluas meletus di Papua dan di tempat lain setelah penahanan dan perlakuan diskriminatif terhadap siswa Papua di Jawa.
Pasukan militer dan keamanan telah diperkuat di wilayah tersebut, dan ada laporan berulang tentang pembunuhan di luar proses hukum, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan dan pelecehan dan intimidasi terus-menerus terhadap pengunjuk rasa dan pembela hak asasi manusia.
Kami prihatin dengan laporan bahwa elemen bersenjata dan milisi nasionalis telah terlibat secara aktif dalam kekerasan tersebut.
Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak rakyat atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai sesuai dengan kewajiban internasionalnya, terutama menjelang 1 Desember, ketika sering terjadi protes, ketegangan dan penangkapan.
Kami juga meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, independen dan tidak memihak atas semua tindakan kekerasan, khususnya pembunuhan, dan untuk semua pelaku – terlepas dari afiliasi mereka – untuk dimintai pertanggungjawaban.
Pada saat diskusi yang sedang berlangsung terkait dengan UU Otsus, kami mendesak semua pihak untuk bekerja untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Ada kebutuhan mendesak akan platform untuk dialog yang bermakna dan inklusif dengan masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk mengatasi keluhan ekonomi, sosial dan politik yang sudah berlangsung lama. Ada juga kebutuhan yang jelas untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan baru-baru ini.
Porter: fredi Rm
Editor: vullmembers Alampa
