banner 728x250

ULMWP Wilayah Meepago Paniai Timur  Melakukan Mobilisasi Massa di Komopa

Avatar photo
banner 120x600

KOMOPA,THETPN-PBNEWS.COM–Gerekan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) telah melakukan sosialisasi, konsolidasi dan mobilisasi massa di daerah Mepago  dalam rangkah menyambut kedatangan Komisi Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Papua.

Koordinator  Sosialisasi Andi Yeimo yang juga sebagai ketua (WPNCL) itu mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak-lanjut dari keputusan yang ditetapkan pada momen deklarasi panitia penyambutan Komisi Tinggi HAM PBB di Dimiya Paniai 5 maret 2022

Karena itu Yeimo mengingatkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi di wilaya mepago  sebagai bentuk kesiapan rakyat mengenai pelanggaran HAM masa lalu untuk menunjukkan Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM Berat.

“agenda berikut akan kami duduk sosialisasi bersama rakyat Mepago komopa dengan batas wilayah Deyatei, Okebouda, Uwapatakaida, Makatakaida dan sekitarnya akan dijadwalkan dalam bulan ini juga”. Kata Andi kepada media The TPNPB NEWS Vullmembers Alampa Rabu, (07/03/2022)

Kepala Pemerintah wilayah Meepago Habel Nawipa menuturkan dirinya menyambut baik atas peluncuran Undang-undang Sementara (UUDS) dari hasil sidang tahunan ketiga Komite Legislatif

“UUD Sementara ini akan mamastikan bahwa seluruh rakyat bangsa Papua Barat, non Papua TNI/Polri kolonial  Indonesia wajib tunduk pada aturan dan norma demokrasi, HAM, serta penentuan nasib sendiri” Jelas Nawipa

Karena tanggal 31 Desember 2021 kata Habel, UU No. 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus berakhir  dan bangsa Papua Barat (Sorong to Merauke) secara tidak langsung mempunyai tidak berpemerintahan dan negara karena itu menurutnya keputusan Komite Legislatif membentuk UUD Sementara bersifat legal dan mengikat bagi West Papua.

Dalam kesempatan ini Fredi Nakapa membacakan surat titipan dari Panglima Tertinggi West Papua Damianus D.R.R Magai Yogi yang berisi desakan kepada negara Indonesia agar menjadwalkan kedatangan komisi HAM PBB untuk melihat Papua Barat dari dekat.

Damianus menambahkan, keluarga korban pada peristiwa pelanggaran HAM Paniai berdarah, Oneibo berdarah, Wasior berdarah, Intan Jaya berdarah dan di seluruh tanah Papua umumnya meminta harus dituntaskan secara adil dan bermartabat.

“keluarga korban dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dari 1961-2022 di wilayah Meepago  meminta harus diproses secara adil yang difasilitasi oleh pihak ketiga melalui Jurnalis internasional untuk datang melihat, mendengar dan menilai kami jika tidak diindahkan maka saya siap mengerahkan pasukan Makodap, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Organik maupun non Organik untuk membuat Papua darurat”.

(Vullmembers Alampa)

#PemerintahSementara

#WilayahMepago

#WelcomeUNHC🇺🇳

#WestPapua

#HumanitarianCrisis

#HumanRightsAbuses

#PIF

#ACP

#UnitedNation

#OHCHR

#UNHCHR

#FreeWestPapua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *