banner 728x250

Tuan-Tuan Pimpinan ULMWP Yang Terhormat : PNWP Ditetapkan Tentang Kegiatan Perayaan HUT Ke-2 UUDS Sangat kontroversial Sejarah Dan Diluar Mekanisme Konstitusi ULMWP

Avatar photo
banner 120x600

Foto lambang negara mambruk Negara West Papua

TOTIYO, THETPN-PBNEWS.COM – Kami Dari vaksi WPNCL, selaku pendiri atau Deklarator ULMWP Di-koordinasi soal rencana kegiatan ULMWP yang di umumkan Oleh PNWP dan NFRPB.

Perlu Di-perhatikan dan koreksi baik;

  1. Tidak adanya rapat koordinasi dan keputusan bersama dari tiga Vaksi Pendiri ULMWP tentang agenda kegiatan ULMWP tanggal 20 Oktober 2022 ini, “Kami belum tahu tentang adanya badan Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Agenda ULMWP tersebut”.
  2. Draf Rumusan Amandemen Konstitusi 2017, ditetapkan menjadi Rancangan UUDS 2020, yang di tandatangani oleh PANSUS dan 3 Pimpinan Legislatif ULMWP, pada tanggal 27/28 November 2020 dan di umumkan oleh Tn. Benny Wenda pada tgl, 01 Desember 2020. namun mereka klaim dengan tanggal, 20 Oktober, dan lain-lain.
  3. UUDS masih bersifat Rancangan yang akan dipelajari, diputuskan dan di Sahkan serta Resmi di Undangkan dalam KTT. II. ULMWP, 2022. Namun saat ini mereka klaim sudah berlaku, dan lain-lain .
  4. Mekanisme Formal Pengambilan keputusan tertinggi sesuai Konstitusi ULMWP untuk membentuk dan mengesahkan Konstitusi/UUD,, maupun Struktur Pimpinan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, adalah KTT. PERIODIK, II. ULMWP., maka Forum lain selain KTT, tidak punya kapasitas untuk memutuskan hal-hal besar yang berkaitan dengan kepentingan organisasi ULMWP..
  5. Tn. Edison Waromi selaku Ketua Legislatif ULMWP,, Tn Alm. Andy Ayamiseba selaku Ketua I, Legislatif ULMWP,, dan Tn. Bucktar Tabuni selaku Ketua II, Legislatif ULMWP, dipilih dan diangkat dalam Mekanisme Forum KTT. I. ULMWP, 2017,, maka untuk merubah, Mengangkat dan memberhentikan posisi tiga pimpinan legislatif tersebut secara resmi dan sah harus terjadi dalam Kapasitas Forum yang sama yaitu di KTT. II. ULMWP, Periodik..
  6. Semua perubahan besar atau istilah dan kekuasaan tentang up grade status hukum dan politik dalam organisasi akan ditinjau, dipelajari, ditetapkan dan disahkan dalam mekanisme forum tertinggi di KTT. II. ULMWP, maka kami harap kepada tiga pendiri ULMWP ( PNWP, NFRPB, WPNCL), dan juga semua pihak yang terkait bisa memahami Intruksi Konstitusi ULMWP. 2017, yang berlaku, dan semua pimpinan harus menahan diri dan mendorong Panitia KTT. II. ULMWP, untuk mensukseskan kegiatan Periodik Politik Tersebut..

Kami WPNCL akan menyurat kepada NFRPB, dan PNWP untuk meminta klarifikasi public dan pertanggung jawaban secara formal tentang isu-isu kegiatan seputar ULMWP yang sedang berkembang dimedia sosial..

Harap bisa dipahami untuk kepentingan bersama.. Wa’salam.!!

Redaksi :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *