Manokwari: Ribuan massa Aksi tolak OTSUS jilid ll, gabungan TNI-POLRI dibarkan dan massa aksi lainnya dari bawah ke Mako Brimob Sawi Papua barat. Mohon advokasi
Manokwari – MajalahKotekaNews.com; Ribuan Demonstrasi melakukan aksi penolakan lanjut otsus jilid ll adalah mahasiswa/i dan gabungan masyarakat, hingga Gabungan TNI-POLRI mendatangi dan bubarkan massa Aksi. Peristiwa tersebut itu, ketika media MajalahKotekaNews menghubungi, Ketua Kordinator Aksi Marcelino Pigai, memberikan keterangan kepada awak media ini, Manokwari, Selasa, (25/05/2021) siang.
Menurut Pigai,”kami beberapa massa aksi dapat Tangkap. Dan saat ini, kami ada di Mako Brimob Sawi Papua Barat. Jadi kami minta kepada pihak yang berwenang LBH Papua Barat, DPRD dan DPR PB segera Kawali kami” katanya
pihak mahasiswa hendak melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPR PB. Karena Massa dibubarkan paksa, kekerasan militer masih terjadi sampai saat ini, Imbasnya, puluhan demonstran ditangkap dan ditahan di Mako Brimob Sawi Papua Barat, sementara ribuan massa Aksi diluar.
“Untuk itu, kami minta kepada teman-teman segera mengadvokasi”. Utasnya
Aparat TNI dan Polri membawa senjata lengkap ketika menangani unjuk rasa hari ini. Pigai menyatakan situasi terkini belum kondusif, dan tindakan selama melakukan unjuk rasa pihak mahasiswa dibubarkan secara represif oleh pihak kepolisian.
Ia menjelaskan “bahwa, alasan penolakan Otsus Jilid II itu disebabkan karena selama penerapannya, tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat Papua”. Tuturnya
“Untuk itu kami (Mahasiswa/i) menuntut agar Otsus dikembalikan kepada rakyat. Didengar rakyat Papua minta apa? Mereka juga menuntut agar dilakukan referendum sehingga rakyat Papua dapat menentukan nasibnya sendiri”.
Dia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri yang pada Pasal 7 menyebutkan bahwa bila otonomi khusus berakhir, “maka keputusannya akan dikembalikan pada rakyat”. Ujarnya
Salah satu massa Aksi Selina Keiya menyatakan, bahwa Masyarakat Papua yang menolak Otsus menilai yang dibutuhkan orang Papua bukan politik jalan tengah seperti Otsus, tetapi menuntut referendum. Kata dia saat Aksi dibubarkan oleh pihak aparat.
Menurutnya “Alasannya, referendum adalah hak politik orang Papua dan Otsus telah gagal memberikan jaminan keamanan bagi orang Papua”. Pungkasnya
Pewarta : Redaksi/MKN
