banner 728x250

Rencana Pemerintah Menggunakan Pendekatan Persuasif: Sambom Tolak,WARNING

Avatar photo
banner 120x600

TOTIO,THE TPN-PBNEWS.COM– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPPB-OPM) rencana pemerintah menggunakan pendekatan persuasif seperti pendekatan kesejahteraan di Tanah Papua adalah rencana yang sia-sia. Sebab rakyat Papua memahami akar persoalan Papua bukanlah kesejahteraan melainkan hak politik penentuan nasib sendiri. Hal ini dikatakan oleh Sebby Sambom, juru bicara TPN-PB, senin (17/1/2022).

“Cara apapun tidak mungkin, kecuali Papua merdeka penuh baru akan aman dan damai. Kami tidak butuh dialog dengan Jakarta, tapi kami sudah ajukan duduk di meja perundingan dengan kabinet Jokowi. Dan perundingan yang dimediasi oleh PBB,” kata Sambom..

OPM, menurut Sebby telah menutup pintu terhadap segala pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia selain kemerdekaan penuh untuk Papua.
OPM tidak butuh dialog lagi dengan Jakarta. OPM sudah ajukan duduk di meja perundingan dengan kabinet Jokowi. Dan perundingan yang dimediasi oleh PBB.

Pemerintah Indonesia melalui kepolisian diketahui akan mengubah sandi operasi keamanan di Papua dari Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz. Polisi akan mengedepankan pendekatan kesejahteraan masyarakat di Papua nantinya. Perubahan ini akan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2022.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan ada tiga fungsi yang menjadi fokus operasi Damai Cartenz ini, yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi hubungan masyarakat (humas).

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud Md mengakui isu Papua masih menjadi tantangan pemerintah.

“Isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan yang tengah dihadapi pemerintah,” ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2022.

Terkait isu-isu Papua, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan sesuai yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Mahfud Md mengatakan tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

Porter: seby sambom
Editor : (Vullmembers Alampa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *