banner 728x250

Realitas Dinamika Politik : Bolpen Tulang Belulang Tinta Air Mata Dan Dara Penderitaan Orang Asli Papua

Avatar photo
banner 120x600

foto Gembala DR. A.G. Socratez Yoman Bolpen Tulang Belulang Tinta Air Mata Dan Dara Penderitaan Orang Asli Papua Dok TPN-PB NEWS

Oleh : Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

“Karya ini, saya abadikan dengan bolpen tulang belulang, tinta air mata dan darah serta penderitaan orang asli Papua di atas TANAH ini.”

Ada paduan suara yang dipimpin oleh Indonesia. Ada suara 1, 2, 3 dan 4 yang sedang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul: Otonomi Khusus Jilid II nomor 2 Tahun 2021 dan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.

Lagu ini dinyanyikan dengan kekacauan irama dan nada. Lagu ini tidak enak didengar. Lagu ini tidak merdu. Lagu ini membuat para pendengar merasa  sangat terganggu karena kacau. Yang memimpin lagu ini  juga kacau dan tidak mengerti lagunya, maka yang mengikuti juga kacau balau dan kebingungan yang luar biasa. Lagu ini dinyanyikan tidak sesuai dengan nada dan irama. Benar-benar kacau balau.

Lagu ini akan didengar indah dan merdu kalau pemimpinnya kuasai lagunya dan juga notasinya serta iramanya. Artinya penguasa Indonesia mentaati dan membangun bangsa ini berdasarkan dengan hukum dan undang-undang yang sebenarnya. Dalam menyanyikan lagu ini menjadi kegaduhan yang luar biasa karena penguasa menggunakan kekuasaan yang otoriter, fasis, rasis dan totaliter dan benar-benar mengabaikan prosedur pemerintahan yang benar dan sehat. Dan lagi pula, mengabaikan suara rakyat Papua yang meminta keadilan.

Kekacauan itu terlihat dari Jakarta menuju ke arah Selatan, para bupati dan walikota ke arah Utara, dan rakyat Papua menuju ke arah Barat dan Timur. Jakarta, para bupati dan walikota, dan rakyat Papua mencari jalan sendiri-sendiri, tidak ada saling mendengarkan dan saling menghormati.

Tidak ada kerjasama, tidak saling percaya dan masing-masing mencari jalan sendiri dengan pikiran dan kepentingannya sendiri. Tidak saling mendukung. Sudah tidak ada Lagu Indonesia Raya, sudah tidak ada bendera merah putih, tidak ada Pancasila, dan tidak ada Bhineka Tunggal Ika dan tidak ada NKRI harga mati. Yang diperlihatkan dan dipertontonkan oleh penguasa Indonesia ialah kekuasaan otoriter, militeristik, fasis, rasis dan totaliter, mereka menjadi orang-orang bertelinga tuli dan hati nurani yang lumpuh.

Sebenarnya, kalau kita jujur, Indonesia sedang menuju kehancuran karena hukum dan undang-undang sudah diabaikan dam tidak berfungsi lagi dan digantikan dengan egoisme penguasa, kekerasan terhadap rakyat semakin meningkat, jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat tajam, dan jumlah rakyat yang tidak berpendidikan bertambah setiap tahun, korupsi merajalela, para penguasa memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat kecil, utang luar negeri semakin bertambah.

Siapa yang mau didengar dan siapa yang mau dipercaya? Karena semua penguasa Jakarta dan penguasa di Papua hampir mayoritas memilih jalan sendiri-sendiri dan menginjak-injak rakyat mereka.

Apa yang dicari Jakarta dan para bupati dan walikota? Apa yang diperjuangkan mereka? Untuk siapa lagu Otsus Jilid II Nomor 2 Tahun 2021 dan DOB dinyanyikan secara paksa dan tanpa ritme yang benar, wajar dan pantas? Mengapa penguasa  di Jakarta  dan para bupati dan walikota menjadi telinga tuli dan hati nurani sudah tidak berfungsi lagi dan benar-benar abaikan suara rakyat?

Penguasa Indonesia di Jakarta menyanyi lagu ini dengan nadanya sendiri. Para bupati dan walikota di Papua bernyanyi dengan nadanya sendiri dan rakyat Papua melagukannya dengan nama yang tidak serasi. Kita sudah berada dalam Negara kekacauan dan kegaguhan karena hukum dan undang-undang tidak menjadi panglima lagi.

Apakah dengan menyanyikan lagu Otsus Jilid II Nomor 2 Tahun 2021 dan DOB akan hilang tuntutan perjuangan rakyat dan bangsa Papua untuk penentuan nasib sendiri? Apa hubungan Otsus Jilid II Nmor 2 Tahun 2021 dan DOB dan ideologi Papua Barat Merdeka? Otsus Jilid II Nomor 2 Tahun 2021 dan DOB bukan solusi persoalan Papua, tapi justru telah menjadi persoalan baru karena Jakarta menuju ke arah lain, para bupati dan walikota ke arah lain dan rakyat dan bangsa Papua ke arah lain juga.

Yang terlihat rusaknya sendi-sendi kehidupan berbanga dan bernegara, yaitu karena fondasi dan kekuatan bangsa dihancurkan oleh penguasa yaitu, rakyat tidak didengarkan lagi dan kepentingan rakyat benar-benar dikorbankan. Penguasa jangan lupa, bahwa sebuah bangsa yang kuat dan kokoh karena ada rakyat. Negara tidak pernah ada tanpa rakyat, presiden dan penguasa ada karena rakyat. Landasan ini sudah rapuh.

Aneh, lucu, kacau balau, para bupati dan walikota dari 29 kabupaten dan kota berjuang DOB tanpa didukung oleh rakyat Papua. Fakta 82% bahkan lebih rakyat dan bangsa Papua Barat menolak dan cabut Otsus Jilid II Nomor 2 Tahun 2021 dan DOB di Papua. Penguasa Indonesia dan para bupati dan walikota berjuang DOB tanpa jumlah penduduk yang memadai.

Syarat-syarat DOB, yaitu  jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya manusia, sumber daya alam tidak menjadi pertimbangan utama. Syarat yang dijadikan ialah hasil data BIN dan kepentingan politik pendudukan, dan kepentingan militer, kepentingan orang-orang pendatang dan kepentingan untuk perampokan dan pencurian sumber daya alam di Tanah Papua.

29 Kabupaten/Kota di Papua Disebut Sepakat Dukung Pemekaran. Para bupati dan walikota ini berwatak pengemis dan berwatak budak terlihat dengan pernyataan ini.

“Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua,” bunyi salah satu kesepakatan tersebut dalam keterangannya yang diterbitkan Puspen Kementerian Dalam Negeri dikutip Sabtu (11/6).

Pertanyaan saya ialah apakah Daerah Otonomi Baru (DOB) mau dibangun di atas tulang belulang, air mata dan darah serta penderitaan orang asli Papua di atas TANAH ini?

“Ingat, hukum TABUR dan TUAI itu akan berlangsung. KARMA itu akan terjadi. Apakah kalian tidak puas? Kita lihat apa yang terjadi?” (Muhammad Rivai Darus, SH, Jurubicara Gubernur Papua, 11 April 2022).

Doa dan harapan saya, artikel ini menjadi berkat bagi para pembaca.  Selamat membaca.

Ita Wakhu Purom, Kamis, 16  Juni 2022.

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
  3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
  4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *