By: Kristian Griapon, May 14, 2022
TOTIO, THETPN-PBNEWS.Com- Pada tahun 2010, MP Ralph Regenvanu sebagai mantan Menteri Luar Negeri Vanuatu sekarang oposisi menjadi pemeran utama dalam kedudukannya sebagai penasehat yang memberikan pendapat dalam upaya mengajuhkan mosi di Parlemen yang menyatakan bahwa ,“Vanuatu akan meminta dukungan dalam sidang-UNGA- ke-65- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengadilan Internasional tentang legalitas kesepakatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda melalui perjanjian New York, 15 Agustus 1962, yang berakibat fatal terhadap hak politik dan kehidupan rakyat Papua Barat”.
Mosi tersebut diadopsi dengan suara bulat oleh seluruh anggota Parlemen pada bulan Juni 2010, serta didukung oleh pemimpin oposisi Maxime Carlot Korman beserta seluruh partai politik, serta mentransfer keputusan Mosi ke Pemerintahan Perdana Menteri Eduard Natapei untuk dilaksanakan dan menjadi bagian dari agenda diplomasi politik luar negeri Pemerintah Vanuatu. Keputusan mosi itu kini menjadi landasan hukum pemerintah dan rakyat Vanuatu dalam memberikan dukungan penuh Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat.
Keputusan tersebut mendapat komentar “Unggulan” dalam majalah bisnis regional Fiji, “Kepulauan Business” , yang memuji Regenvanu sebagai “Seorang pemikir ke depan”, dan menambahkan: ” Saatnya ketika Papua Barat mendapatkan kemerdekaan dan berpemerintahan sendiri yang layak, rakyatnya akan sangat bersyukur kepada saudara-saudaranya Melanesia di seberang Lautan Koral “.
Regenvanu kemudian mengkritik Papua Nugini karena telah “secara konsisten” menentang diskusi tentang Papua Barat di dalam Melanesia Spearhead Group, dan “melawan keinginan negara-negara Melanesia lainnya yang bersemberangan arah dengan keinginan rakyat Papua Barat” terutama Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Papua Barat . Dia menambahkan: “Kami akan mengangkat perhatian internasional pada isu Papua Barat”,
Penegasan MP Ralph Regenvanu: “Dukungan Untuk Papua Barat Selalu Penting Bagi Vanuatu, nasib orang Papua Barat sebagai warga negara Melanesia adalah masalah penting yang harus terus didukung Vanuatu” (Vanuatu Daily Post – selasa, 2 Juli 2019).
Admin : Post
