Breaking News
banner 728x250

Rakyat Indonesia Dan Rakyat Papua Jangan Tertipu Dengan Uang 1 Milyar

Avatar photo
Gembala DR. A.G. Socratez Yoman
banner 120x600
banner 468x60

foto Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

PARA JENDERAL BERBINTANG  “BERPERANG” MELAWAN LUKAS ENEMBE GUBERNUR PAPUA KEPENTINGAN POLITIK TAHUN 2024

banner 325x300

(Dan para Jenderal Berbintang didukung oleh Menkopolhukam dan KPK untuk kriminalisasi Lukas Enembe Gubernur Papua)

“Jangan takut tulis tentang sebuah kebenaran”(Barnabas Suebu, SH)

Oleh : Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

Jenderal Pol Tito Karnavian (sekarang: Mendagri), Jenderal Pol  Budi Gunawan (Kepala BIN), Jenderal Pol Paulus Waterpauw (Pjs Gub Papua Barat) “berperang” atau melawan Lukas Enembe Gubernur Papua dengan konspirasi politik untuk kepentingan politik tahun 2024.

Konspirasi ini didukung oleh KPK dan Menkopolhukam Prof Mahfud MD.

Uang satu (1) milyar ialah, uang pribadi Lukas Enembe yang ada di kamarnya, bukan uang grafitasi.

Ini murni perlawanan dan kejahatan para jenderal, KPK dan Menkopolhukam yang berjalan telanjang.

KPK dan Menkopolhukam menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Saya sampaikan , bukti-bukti konspirasi para Jenderal Berbintang dari  banyak bukti, ada tiga yang diberikan  News.detik.com pada Tanggal 14 September mengungkapkan: “Sudah lama partai dan panguasa memakai KPK, BIN dan Polisi sebagai tameng berupaya kriminalisasi Gub. Papua.”

Ada tiga kali KPK berusaha untuk kriminalisasi Lukas Enembe Gubernur Papua, yaitu:

Pertama, KPK vs Gub Papua pada 2 Februari 2017. KPK kalah karena niat kriminalisasi Gub Papua gagal.

Kedua, KPK Vs Gub Papua pada 2 Februari 2018 di Hotel Borobudur Jakarta. Upaya KPK untuk OTT terhadap Gubernur Enembe Gagal total, sebalik 2 orang staf KPK ditangkap dan diserahkan kepada Polda Metro Jaya.

Ketiga, KPK Vs Gub Papua adalah sept 2022. KPK tanpa memeriksa (klarifikasi) terhadap Gub Papua tiba-tiba umumkan Gub Papua sebagai Tersangka.

Ini benar-benar  tirani kekuasaan, kejahatan dalam konspirasi politik, kriminalisasi pejabat dan subur dengan diskriminasi rasial yang berjalan telanjang di siang bolong dan rakyat Indonesia dan rakyat Papua mendapat informasi-informasi sesat.

Ada reaksi dari para Pengacara atau Penasihat Hukum Lukas Enembe Gubernur Papua, sebagai berikut:

Roy Rening mengatakan: “Saya tidak main-main, serius saya. Kalau saya katakan politisasi inilah politisasi,” (Kompas TV yang dipandu Liviana Cherlisa, Kamis (22/8/2022).

“Pada 2017 Pak Budi Gunawan, Jenderal bintang 4 meminta Pak Lukas Enembe dalam periode kedua, agar berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Politisasinya dimana? Bagaimana bisa seorang Kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di Tanah Papua. Ini urusan demokrasi di Tanah Papua, bagaimana bisa kepala BIN ikut intervensi. Budi Gunawan kata Roy meminta Lukas Enembe menandatangani poin keenam.

“Yang salah satunya adalah minta supaya bapak Paulus Waterpauw diterima sebagai Wakil Gubernur Lukas Enembe.”

Aloysius Renwarin mengatakan: “Ini Pak Gubernur (Lukas Enembe) korban praktik politik. Ada kepentingan orang tertentu yang mau berkuasa di tanah Papua,” ( dikutip VIVA, Selasa, 20 September 2022)

Aloysius lantas mengungkapkan bahwa Lukas Enembe  dipaksa untuk menerima politikus Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur pada Pilkada 2017 lalu. Paksaan ini datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  “Pada 2017, menjelang Pemilukada kedua Pak Gubernur, saudara Tito Karnavian memaksakan agar Paulus Waterpauw bisa diterima gubernur papua menjadi wakil gubernur.”

Apa yang disampaikan Roy dan Renwarin, tidak bisa dibantah dan Tito Karnavian tidak bisa banyak dalil dan alasan.

“Politisasi yang kedua lagi-lagi Pak Tito Jenderal bintang 4 bersama Menteri Investasi pak Bahlil datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 menemui Lukas Enembe.”

========

KPK sudah menjadi alat politik praktis. KPK sudah tidak berdiri sebagai lembaga independen. Ini tanda-tanda kekacauan dan perpecahan di Indonesia. Karena, KPK tidak netral dan sudah berperan menjadi alat salah satu partai politik, terutama partai politik yang berkuasa.

Ada ketakutan besar, orang-orang berkuasa sekarang ini, ke depan tidak ada dalam lingkaran kekuasaan. Mereka tahu resiko-resikonya, kalau tidak berkuasa lagi. Mereka akan menjadi “sampah” masyarakat. Mereka akan dibuat susah dan menderita, karena penguasa saat ini memanfaatkan posisi membuat orang lain susah dan menderita. Hukum Tabur Tuai sedang menunggu mereka. Hukum Karma itu hukum mersusuar yang tidak pernah bergeser.

Pada saat ini, para jenderal berbintang yang berada di puncak kekuasaan, mereka dengan berbagai cara yang “licik” dan “jahat” mengkriminalisasi Lukas Enembe gubernur Papua dengan alasan korupsi dana 1 milyar. Lebih tidak manusiawi dan sangat tidak beradab ialah Lukas Enembe dalam keadaan sakit.

Tuhan sayang, jaga dan lindungi Lukas Enembe. Biarlah para jenderal berbintang, KPK dan Menkopolhukam menekan Lukas Enembe dalam keadaan sakit dan tidak bisa berbicara dengan sempurna.

Pada 23 September 2022, Lukas Enembe sampaikan:

“Saya siap menyampaikan keterangan kepada KPK, tapi lihat saya, saya tidak bisa bicara dengan baik. Saya sejak wakil bupati, bupati di Puncak Jaya, menjadi gubernur Papua dua periode, saya bekerja sesuai aturan. Saya tidak pernah curi uang. Sebelum saya menjadi gubernur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua (PAD) sebesar Rp 300 milyar. Setalah saya menjadi gubernur, saya tingkatkan PAD Provinsi Papua sebesar Rp 1 Triliun 600 juta.”

“Kalau KPK persoalkan 1 milyar uang pribadi saya. Mungkin KPK bicara masalah lain, kalau uang 1 milyar itu uang saya yang saya simpan di kamar saya.”

“Saya sudah jaga NKRI ini dengan sekuat tenaga. Lebih berat waktu saya menjadi wakil bupati dan bupati di Puncak Jaya dibawah tekanan dan gempuran OPM. Saya pikir, pak Yoman tahu itu. Saya seharusnya dihargai bukan saya ditekan dengan tipu-tipu begini.”

“Ini kerjanya orang-orang PDIP yang menggunakan KPK untuk kriminalisasi saya. Pak Tito Karnavian, pak Budi Gunawan paksa-paksa saya untuk berpasangan dengan pak Paulus Waterpauw. Saya sampaikan, harus melalui partai dan partai harus menyetujui.”

“Jujur saja, saya tidak pernah mencuri uang Negara. Saya selalu gunakan uang dari pasal saya. Karena TUHAN jaga saya sampai saat ini, walaupun saya sudah lumpuh total. Kalau saya ambil dan curi uang negara, saya tidak hidup seperti saat ini.”

“Saya tidak takut satupun. Karena, saya tidak pernah korupsi uang Negara. Kalau saya sehat, saya hargai KPK untuk kasih keterangan, supaya rakyat tahu, bahwa uang 1 milyar itu uang pribadi saya yang ada di kamar saya. Dan uang itu yang dikirim pak Tono.”

Akhirnya, TUHAN maha kuasa, mahatahu, maha adil membuka tabir konspirasi politik, kriminalisasi dan diskriminasi rasial yang dibangun oleh
Jenderal Pol Tito Karnavian (sekarang: Mendagri), Jenderal Pol  Budi Gunawan (Kepala BIN), Jenderal Pol Paulus Waterpauw (Pjs Gub Papua Barat) ” yang  didukung oleh KPK dan Menkopolhukam Prof Mahfud MD.

Saya tidak setuju dengan korupsi. Tapi, saya tidak setuju dan menentang konspirasi politik, kriminalisasi, diskriminasi rasial terhadap teman saya, Lukas Enembe Gubernur Papua.

Saya tidak setuju dan mengutuk orang-orang yang menekan teman saya, Lukas Enembe Gubernur Papua dalam keadaan kesehatan terganggu. Ini perilaku dari orang-orang yang tidak memiliki hati nurani kemanusiaan. Dimana perasaan kemanusiaan mereka?

Saya marah karena KPK meminta Kantor Imigrasi membatasi perjalanan Lukas Enembe ke Singapura untuk Chekup Kesehatan.

Saya tidak setuju karena semua nomor rekening pribadi pak Lukas Enembe dan Ibu Yulce W. Enembe diblokir KPK. Lukas Enembe gubernur Papua bukan “teroris.” Kalau demikian, apakah pelabelan dari Menkopolhukam Mahfud MD,
“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris”  ini termasuk Lukas Enembe dan keluarganya?

Saya tidak setuju dan marah karena anak kedua dari bapak Lukas Enembe dan Ibu Yulce W. Enembe berhenti sekolah di Australia dan kembali ke Papua karena semua rekening diblokir KPK.

Ada kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM serius  secara sistematis dan masif dilakukan KPK terbukti di sini, yaitu:

  1. Hak kesehatan Lukas Enembe Gubernur Papua dibatasi. Ini proses pembiaran supaya Lukas Enembe sakit berat dan tidak tertolong.
  2. Hak hidup dan pendidikan anak dirugikan oleh KPK.
  3. Hak hidup ekonomi dibatasi dengan memblokir semua nomor rekening pribadi.

Akhirnya, kami Penduduk Orang Asli Papua (POAP) mengetahui siasat para jenderal berbintang, KPK, dan Menkopolhukam.

Tuhan memberkati semua orang yang berdoa untuk kesembuhan bapak Lukas Enembe gubernur Papua.

“Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya.”_ • In Memoriam Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy.

Doa dan harapan saya, tulisan singkat ini memberikan pencerahan untuk para pembaca. Selamat membaca. Tuhan Yesus memberkati.

Ita Wakhu Purom, 24  September 2022

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
    3  Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
  3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

NO HP/WA: 08124888458

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *