Breaking News
banner 728x250

Pernyataan TPN-PB  Pasukan Militer  Angkatan Darat KASAD  Sorong Samarai Tolak Rencana Dialog Jakarta Papua

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

(Ist dok Pribadi : Panglima Angkatan Darat KASAD  Tn Jenderal  JEMI .M.YOGI Alias Mogoma )

Paniai , THETPN-PBNEWS.COM – Panglima TPN-PB Angkatan Darat KASAD Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB OPM ) Sorong Samarai Brigjen A.M.T. Jemmy Magai Yogi Alias TIUP menolak rencana dilaksanakannya dialog Jakarta Papua.

banner 325x300

Dialog dianggap tak menjadi jaminan masalah konfilk di Papua yang di lontar dalam media kompa.com oleh ketua Komnas HAM ungkapkan bahwa, Inisiasi Dialog Damai, dengan Pro-kemerdekaan Papua Harus Diundang Bicarakan.

kami TPNPB suda lansir tegaskan berulang kali , TPNPB OPM Selalu tetap menolak apa pun tawarannya. Masalah Tersebut mendasar di Papua itu tentang status Papua, bukan soal kesejahteraan,” kata  Jemmy Magai Yogi Alias TIUP , Kamis , 10 Maret 2022

Yogi  mengatakan, perna pertemuan Farid Ramandey ‘ KOMNAS HAM Wilayah Papua, negara NKRI mau buka Dialog Jakarta Papua perlu libat pihak ketiga PBB jadi fasilitasi untuk duduk satu meja lalu menyelesaikan konflik Papua adalah solusi jalan terbaik.

Tetapi juga  dialog Jakarta Papua secara domestik nasional ini bukan jaminan menyelesaikan masalah Papua sikap TPNPB Angkatan Darat  KASAD tetap membelah sampai Papua kemerdekaan jatuh di tangan rakyat Papua,” kata dia.

Juga Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional TPN  Angkatan Darat KASAD menambahkan, pihaknya tak pernah dihubungi pemerintah Indonesia. “Mau apa dialog, itu sudah dari dulu, dan tidak ada jawaban atas masalah Papua,” ucapnya.

Menurut dia, dalam konsep TPNPB OPM, bukan dialog yang utama, namun sebuah perundingan dengan di dalamnya hadir pemerintah Indonesia dan Papua di awasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara-negara anggota PBB yaitu MSG,PIF dan ACP untuk melihat pelanggaran HAM berat di Papua dan kralifikasi Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Bahwa Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah, itu fakta”.

 oleh karena itu kami memita kepada  pemerintah kolonial Indonesia untuk kembalikan kedaulatan rakyat Papua yang perna merdeka pada tahun 1961 Sebagai kemerdekaan Papua Barat dan  -1971 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat  “.

( Vullmembers Alampa)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *