banner 728x250

PERNYATAAN SIKAP: Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), “Front Rakyat Indonesia untuk West Papua”.

banner 120x600

TOTIO,The TPN-PBNews.Com– (FRI-WP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTP) Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua .

TRIKORA 19 DESEMBER 1961 AWAL KOLONIALISME INDONESIA DI PAPUA

Akhir-akhir ini menunjukan Papua tidak baik-baik karena  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara masif melakukan eksplorasi dan eksploitasi musda yang ilegal. Untuk meloloskan Kapitalis markas alat kekerasan  Dalam praktek TIN-Polri sebagai alat negara kapitalis proyek Indonesia sehingga terjadi Kekerasan kepada  rakyat sipil west Papua.

Anggota TNI PORLI mengurun waktu dari 2017-2021 terjadi pengungsian secara massal di Nduga, Timika, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat ,Yahukimo
dalam laporan terbaru melaporkan lebih dari 60.000 rakyat Papua mengungsi
tahan berturut-turut rakyat Papua tidak merayakan Natal sebagai Hari Besar.

Selain disebutkan diatas, proses pemiskinan secara ekonomi, pelayanan senatan yang buruk,pendidikan yang tidak layak dan persoalan di berbagai sektor dilakukan pegar dengan sadar dan terencana buruk dalam wilayah west Papua.

Semua persoalan yang dihadapi rakyat bangsa Papua ini bukan terjadi baru-baru ini tetapi disebabkan oleh proses sejarah yang panjang, terutama di dalam cengkraman Kolonialisme NKRI selama 61 tahun ini.

Pada 19 Desember 1961 bertempat di Alun-Alun Utara, Kota Yogyakarta Presiden pertama RI Soekarno membacakan seruan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang isinya: pertama, bubarkan

“Negara Boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan bendera merah-putih di seluruh tanah

Papua. Ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertanankan dan kemerdekaan dan
kesatuan lanah Air kita.

Seruan ini menandai tongkat sejarah kolonialisme NKRI di West Papua.

Nafsu Soekarno untuk menguasai Papua didorong beberapa hal diantaranya: pertama, ingin mengembalikan kekayaan kerajaan Majapahit. Kedua, Klaim atas kekuasaan Tidore. Ketiga, Papua dan indonesia sama-sama dijajah Belanda.

Keempat, mengusir pengaruh imperialisme
Belanda di Asia Tenggara.

Dari dua klaim diatas tidak ada bukti ilmiah yang dapat dibuktikan.

Sedangkan klaim ketiga (sama-sama jajahan Belanda) tidak dapat di jadikan alasan karena
wilayah administratif Hindia Belanda berada di Batavia (Jakarta).

Sedangkan pemerintahan kolonial Belanda di Papua bernama Netherlands Niuw Guinea
dengan ibu kota Holandia (Jayapura), Prinsip Hukum Uti Posidetis untuk wilayah Papua
sudah tidak relevan dijadikan dasar klaim Teritorial Indonesia sejak wilayah Papua masuk
dalam daftar Komisi Dekolonisasi (C-24) sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri.

Atau dengan kalimat sederhananya adalah bahwa wilayah Papua bukan millk siapa-siapa, bukan
millk Indonesia ataupun Kerajaan Belanda.

Dengan demikian, klaim Ir. Soekarno tersebut diatas dapat disebut KOLONIALIS, RASIS dan FASIS.

Karena Indonesia yang merdeka dari Belanda mencoba mempraktekan dominasi
baru terhadap bangsa Papua.

Hal ini pernah disebut Wakil Presiden pertama Ri, M. Hatta
dalam sidang BPUPKIS saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua tidak sama sekali saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri.

Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka. Dengan menganggap Negara Papua yang dideklarasikan pada 1
Desember 1961 sebagai “boneka Soekarno berlaku rasis dan merendahkan martabat
bangsa Papua bahwa bangsa Papua tidak dapat menentuKan kemauan politik dan tidak
menentukan sen basis Karena reaiisas orde akuan Diperparah gelombang
operasi Mter al Fapua Barat dengan satuameryang aursan untuk
Operasi lewat udara dalam ase inirasi sepertt Operas
Operasi Serigala,
operasi Kancil,
Operasi Naga,
operas Raja vali Op Eras yabung,
Operasi Jatayu,
Operasi lewat laut adalah
Operasi Show Rafce, Opetas
Operasi Lumba-lumba. 15
erasi Garuda Kra,
Militerisasi di Papua sudah pada level yang teramat memprihatinkan dan telaten menghentikan bahkan memperburuk eskalasi kekerasan di
sudah disadari, salah satunya, oleh Panglima Komando Daerah Militerdarawasih Mayor
Jenderal lgnatius Yogo Triyono. Dikutip dari Majalah Tempo beberapaakialu,
ia menyatakan mendukung pendekatan dialog untuk mengatasi konfik di Papua dan melakukan kontak tembak, tapi dengan syarat dialog itu tetap dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Serangkaian penjelasan di atas dapat menyampaikan dan di West Papua adalah cacatnya sejaran integrasi. Kondisi Kemudian membiuankan praktek minerisasi yang berimbas pada maraknya pelanggaran AM (pembununan di luar nukum,
penangkapan, penyIksaan, pembungkaman kebebasan berpendapat), penyingkiran Orang
Asli Papua (OAP), dan kerusakan lingkungan. Karenanya diperlukan sebuah mekanisme
penyelesaian yang damai dan demokratis, yakni hak menentukan nasib sendiri. Tentu
dengan tidak mengesampingkan demiliterisasi di Papua terlebih dahulu. Dalam rangka menyikapi 19 DESEMBER 1961 AWAL KOLONIALSME INDONESIA DI
PAPUA tersebut hingga 60 Tahun, penyiksaan, pemerkosaann, penindasan, pengisapan,
penjajahan terhadap rakyat papua terus berlangsung.

Mahasiswa Papua (AMP), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan
Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI
WP) menyatakan sikap politik sebagai berikut:

1 Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua

2. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II

3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua

4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua

5 Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua

6. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat.

7. Tutup PTreeport, BP LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang

8 Usut tuntas pelaku penembakan dua anak di lntan Jaya
angkap, adil, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM

9. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukanembrintah Republikndonesia dan
TNI-Polri

110. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Pundak Jaya, Fegijungan Bintang
Maybrat, dan Seluruh Wilayah West Papua lainnya

11. Cabut Omnibus Law

12. Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses dekalonisas
apua seDagaimana pernan mereka janjiKan

13. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demosats dala
proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaan peanggalan HAM
yang teadi ternadap bangsa west Papua

14. Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-uasnyakepada Komisi
HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung

15. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi
Dangsa West Papua


Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang
bermungkin di West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua dalam
menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di atas tanah
West Papua.


Medan Juang,
Jakarta, minggu 19 desember 2021
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP),
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan
Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *