banner 728x250

Pernyataan Panglima Tertinggi West Papua Army pada saat Momentum  1 Desember

Avatar photo
banner 120x600

Panglima WPA, Damianus Magai Yogi saat memimpin upacara proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat ke 62, Jumat, (1/12/2023).

TOTIYO PANIAI – THETPN-PBNEW.COM- Bertepatan dengan ke 62 tahun Kemerdekaan Bangsa Papua Barat , yang diperingati pada hari Jumat, (1/12/2023), West Papua Army ( WPA ) atau Tentara Papua Barat yang terdiri dari tiga komando di antaranya TPNPB , TPNPB dan TRWP hadir sembilan tuntutan tegas kepada Pemerintah Indonesia.

Panglima WPA, Damianus Magai Yogi menegaskan, termasuk seluruh rakyat Papua Barat tidak akan pernah menerima kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menduduki Tanah Papua Barat.

“Proses memadukan wilayah kami di Papua Barat ke dalam penguasaan NKRI mulai tahun 1963 hingga tahun 1969 atas kerjasama Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB adalah suatu rekayasa yang penuh dengan pelanggaran terhadap standar-standar dan prinsip hukum internasional. Kami sebagai pemilik wilayah Papua Barat tidak pernah terlibat dalam pertemuan dan perjanjian-perjanjian internasional yang membicarakan status politik wilayah kami Papua Barat,” kata Damianus Magai Yogi ketika menggelar upacara bendera Bintang Kejora pada peringatan 63 tahun proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat di markas WPA.

Pada momen peringatan ini juga melibatkan ribuan pasukan dari Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya.

Perjanjian sepihak yang dibuat dalam “New York Agreement”, ditegaskan Yogi, tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), Indonesia dan Belanda saat Pepera tahun 1969 di mana rakyat Papua Barat tidak pernah diberikan hak politik untuk memilih berdasarkan prinsip “one man one vote” dalam pelaksanaan Pepera yang dilakukan oleh 1025 perwakilan yang ditunjuk oleh Indonesia untuk memilih mewakili rakyat bangsa Papua Barat. “Ini adalah suatu pelanggaran terhadap hak politik kami bangsa Papua Barat,” ucapnya tegas.

Selain itu, anak kandung Thadius Magai Yogi ini mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui operasi-operasi militernya telah membunuh sebagian besar rakyat pribumi Papua Barat sejak tahun 1963.

“Sudah terbukti dan dicatat bahwa Negara Republik Indonesia telah mengejar, mengintimidasi, meneror, memenjarakan dan membunuh ribuan orang asli Papua Barat yang memperjuangkan hak dan pengawasan bangsa Papua Barat,” sambil menyebutkan salah satu bukti kasus Paniai berdarah pada Desember 2014 silam.

Ia bahkan mengutuk siapapun yang mendukung Otsus dan segala kebijakan negara Republik Indonesia di Tanah Papua Barat.

“Saya ingin mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari penjajah yang sedang berkompromi bersama Indonesia untuk meniadakan hak politik kami rakyat Papua Barat, karena masalah utama kami rakyat Papua Barat adalah hak penentuan nasib sendiri yang telah diinjak-injak dan dihilangkan melalui pelaksanaan Pepera tahun 1969,” kata dia.

“Maka kami tidak mengakui keberadaan pemerintah Republik Indonesia serta seluruh lembaga-lembaga negara Indonesia yang ada di atas tanah air Papua Barat,” sambungnya.

Pada momentum itu, mewakili rakyat Papua Barat dan tiga komando militer, ia menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung hasil KTT II ULMWP yang dilakukan di Vanuatu yang langsung disaksikan oleh pemerintah Vanuatu.

“Kami meminta dan mengizinkan Dewan HAM PBB berkunjung di Papua Barat. Rakyat bangsa Papua Barat dan Tentara Papua Barat bersama tiga komando militer di antaranya TPN-PB, TNPB dan TRWP merupakan organisasi Papua Merdeka dan Divisi II Makodam Pemkab IV Paniai meminta agar segera mengakui hak bangsa Papua Barat 1 Desember 1961,” katanya. 

Editor : Yemo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *