banner 728x250

Pernyataan Panglima Tertinggi Sorong Samarai TPNPB OPM Tolak Rencana Dialog Jakarta Papua Dari Ketua  Komnas Ham Akan Konsultasi Dengan ULMWP.

Avatar photo
banner 120x600

(Ist dok Pribadi : Panglima Tertinggi Damianus M Yogi RR)

TITIO, THE TPNPBNEWS.COM– Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Jenderal. R.R. Demianus Magai Yogi menolak rencana dilaksanakannya dialog Jakarta Papua. Dialog dianggap tak menjadi jaminan masalah konfilk di Papua yang di lontar media kompa.com oleh ketua Komnas HAM ungkapkan bahwa, Inisiasi Dialog Damai, dengan Pro-kemerdekaan Papua Harus Diundang Bicarakan.

Yogi sudah tegaskan berulang kali, TPNPB OPM tetap menolak apa pun tawarannya. Masalah mendasar di Papua itu tentang status Papua, bukan soal kesejahteraan,” kata Demianus Magai Yogi, Kamis , 10 Maret 2022

Ia mengatakan, perna pertemuan Farid Ramandey KOMNAS HAM Wilayah Papua, negara NKRI mau buka Dialog Jakarta Papua perlu libat pihak ketiga PBB jadi fasilitasi untuk duduk satu meja lalu menyelesaikan konflik Papua adalah solusi jalan keluar, tapi dialog Jakarta Papua secara domestik nasional ini bukan jaminan menyelesaikan masalah Papua sikap TPNPB OPM tetap membelah sampai Papua kemerdekaan jatuh di tangan rakyat Papua,” kata dia.

Pimpinan TNPB OPM menambahkan, pihaknya tak pernah dihubungi pemerintah Indonesia. “Mau apa dialog, itu sudah dari dulu, dan tidak ada jawaban atas masalah Papua,” ucapnya.

Menurut dia, dalam konsep TPNPB OPM, bukan dialog yang utama, namun sebuah perundingan dengan di dalamnya hadir pemerintah Indonesia dan Papua di awasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara-negara anggota PBB yaitu MSG,PIF dan ACP untuk melihat pelanggaran HAM berat di Papua dan kralifikasi Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Bahwa Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah, itu fakta,” katanya.

Kata Ketua WPNCL Wilayah Meepago, menegaskan dialog bukan jalan keluar menuju Papua yang adil dan sejahtera. “WPNCL Pendiri Wadah ULMWP tetap pada prinsip Pengakuan Negara Republik West Papua 01 Desember 1961 dan mengacuh pada Konstitusi 01 juli 1971, bukan dialog,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejarah mencatat Penentuan Pendapat Rakyat di Papua tidak dilakukan sebagaimana mestinya. “Ada kesalahan, referendum menjadi jalan keluar ke mana nanti Papua, bukan dialog.”

Yeimo jelaskan singkat tentang Pepera 1969 dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian New York. Pepera digelar dalam tiga tahap. Pertama dilangsungkan konsultasi dengan Dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. Kedua, pemilihan Dewan Musyawarah Pepera dan ketiga, pelaksanaan Pepera dari Merauke hingga Jayapura.

Hasil Pepera ketika itu menunjukkan warga Papua menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan disetujui pada tanggal 19 November 1969. “Kenapa Pepera harus diulang, karena waktu itu satu suara untuk banyak orang, bukan satu suara satu orang, ini tidak sah,” kata Andi Yeimo (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *