banner 728x250

PERJUANGAN PRIBUMI PAPUA, Dualisme Diantara Hak Menentukan Nasib Sendiri Internal Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Eksternal.

Avatar photo
banner 120x600

Gambar Ilustrasi (disediakan Google)

By: Kristian Griapon, Februari 11, 2022.

TOTIO, THETPN-PBNEWS.Com- Resolusi PBB 2504 adalah rekomendasi Majelis Umum PBB yang sifatnya tidak mengikat. Resolusi itu tidak menjelaskan tentang status akhir Wilayah New Guinean Bagian Barat (Papua Barat) setelah pelaksanaan PEPERA tanun 1969. Namun demikian resolusi itu dapat menjadi kekuatan hukum internasional bagi Indonesia apabila implementasi dari poin dua (2), tentang Pembangunan Sosial–Ekonomi di Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip negara demokrasi.

Resolusi 2504 dapat diinterpretasi adalah jaminan hak kolektif Pribumi Papua, yaitu “hak pembangunan dan hak menentukan nasib sediri internal”.

Hak pembangunan dan hak penentuan nasib sendiri internal diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah 30 tahun dari PEPERA tahun 1969, yaitu diberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor. 21 Tahun 2001.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor. 21 Tahun 2001 adalah wujud implementasi dari hak pembangunan dan hak penentuan nasib sendiri internal yang sifatnya kolektif bagi pribumi Papua, dimana pribumi Papua diberi kewenangan yang seluas-luasnya oleh negara Republik Indonesia untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Namun pelaksanaan (implementasi) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak diberlakukan sepenuhnya akibat dari intervensi Pemerintah Republik Indonesia, sehingga hakikat dari hak kolektif yang diberikan oleh Negara, dilanggar oleh rezim yang berkuasa.

Disisi lain pribumi Papua menolak hak penentuan nasib sendiri internal yang dikemas dalam bentuk Otonomi Khusus Papua, dengan alasan Wilayah Geografi, Etnik dan Budaya, serta Sejarah “Manifesto Politik 19 Oktober 1961, yang melahirkan Deklarasi Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961’. Sehingga hal tersebut menjadi dasar tuntutan hak penentuan nasib sendiri eksternal, yang biasa disebut hak penentuan nasib sendiri (self-determination), wasalam.(Kgr)

Pewarta : Andy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *