Pendoropan Senjata Ke West Papua.
JAYAPURA- THETPN-PBNEWS.COM- Pecahnya perang di Ukraina seharusnya mendorong masyarakat internasional untuk mengambil langkah drastis untuk menyelesaikan konflik secara damai di semua wilayah di dunia. Sayangnya, tidak ada yang terjadi.Sebaliknya, pecahnya perang baru ini memicu industri militer dan membenarkan perdagangan senjata. Yang terakhir menghasilkan miliaran dolar dan sebagian besar menguntungkan elit kapitalis global. Jika mengacu pada sejarah, pada Perang Dunia Pertama, pabrik Krupp memproduksi senjata untuk tentara Prancis dan Jerman yang sedang berperang satu sama lain saat itu. Di Indonesia, perusahaan senjata Barat telah menghasilkan keuntungan besar selama enam puluh tahun konflik di Papua Barat, sebuah provinsi luas yang diduduki Indonesia sejak 1963.
https://www.waronwestpapua.org/france
Perang di Ukraina menimbulkan pertanyaan bahwa setelah Rusia, China juga akan berperang di kawasan Asia-Pasifik. Dengan dalih ini, Prancis menjual banyak senjata perang ke Indonesia. Jumlah transaksi berjumlah lebih dari sepuluh miliar euro. Tampaknya sebagian dari jumlah ini tidak dibayarkan secara tunai, tetapi dalam bentuk bahan mentah. Memang, Indonesia bukanlah negara yang kaya. Saat ini, utang luar negerinya telah mencapai 403 miliar dolar! Jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta pada Januari tahun ini, meningkat 0,03% dibanding tahun sebelumnya.
Sementara banyak orang Indonesia kelaparan karena PHK massal, rezim Indonesia menutupi kegagalan tersebut dengan berbagai skema. Salah satunya adalah pameran senjata. Kampanye ini gencar dilakukan baik di media nasional maupun di jejaring sosial: untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara adidaya. Pada dasarnya propaganda semacam ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan rezim Kim Jongun di Korea Utara.Orang Indonesia harus marah karena uang pajak mereka disalahgunakan. Mereka harus menyadari bahwa membeli senjata dari orang asing bukanlah prestasi yang bisa dibanggakan. Sungguh tindakan tidak masuk akal yang menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan terhadap negara-negara Barat:
Konsumen akan selalu menjadi antek produsen, dan bukan sebaliknya. Negara-negara pemasok senjata Indonesia, terutama Prancis, yang saat ini menjadi mitra istimewanya, seharusnya malu dengan kemunafikannya: Berbicara tentang HAM di depan umum, tetapi menjual senjata kepada rezim yang tidak bertanggung jawab secara pribadi. Indonesia hanyalah salah satu dari sekian banyak pelanggan produsen senjata Prancis.Namun sejarah menunjukkan bahwa militer Indonesia tidak memiliki rekam jejak yang baik: Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah melancarkan setidaknya tiga invasi:
Papua Barat pada tahun 1961, Malaysia pada tahun 1963, Timor Timur pada tahun 1975. Belum lagi puluhan tentara operasi yang dilakukan di berbagai wilayah yang dikuasainya: lebih dari 500.000 warga sipil Indonesia dibantai secara brutal dengan dalih perlawanan anti-komunis pada tahun 1965-1967. Selama dua puluh empat tahun pendudukan Indonesia atas Timor Timur (1975-1999), 200.000 Orang Timor, hampir seperempat dari total populasi saat itu, dibunuh. Genosida ini jauh lebih kejam dari yang dilakukan oleh Pol Pot di Kamboja pada tahun 1970-an!Genosida di Papua Barat ini berlanjut hingga hari ini.
Operasi militer telah dilancarkan di sejumlah daerah pedalaman seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo dan Gunung Bintang. Puluhan ribu orang Papua telah menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Sejak April lalu, siaga tempur telah diberlakukan.Meski sejumlah negara mengecam Indonesia di forum internasional, PBB belum mengambil tindakan nyata untuk mengembalikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Sejak awal, para pemimpin Papua memahami bahwa negara adidaya tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat karena kepentingan elit kapitalis.Karena itu, sejak 2014, rakyat Papua melalui perwakilannya United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menyerukan kepada negara-negara saudara Melanesia untuk mendukung perundingan di tingkat internasional. Tahun 2023 ini merupakan momen menentukan dalam takdir perjuangan rakyat Papua.
ULMWP sedang dalam proses penerimaan sebagai anggota penuh Groupe Melanesian Ferde Lance (MSG). Ini akan memungkinkan ULMWP untuk bernegosiasi dengan posisi yang setara dengan Indonesia. Yang terakhir adalah anggota asosiasi MSG.Terima melalui website resmi Links :
https://markushalukpapua.blogspot.com/2023/07/la-guerre-en-papouasie-occidentale-fait.html?m=1
Redaksi:
