banner 728x250

Pemerintahan Yang Dipimpin Presiden Ir. JOKO WIDODO Tidak Mampu Menyelesaikan Pelanggaran HAM Dan Pelanggaran Hukum Di Tanah PAPUA

Avatar photo
banner 120x600

Presiden RI menganggap korban-korban Pelanggaran Ham dan Pelanggaran HUKUM yang berdampak jatuhnya korban masyarakat sipil, TNI/POLRI dan TPNPB/OPM di tanah papua dipandang tidak penting, karena dianggap Sampah (Ist Dok)

TOTIO, THETPN-PNNEWS.Com-Presiden Republik Indonesia menganggap korban-korban Pelanggaran Ham dan Pelanggaran Hukum yang berdampak jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil, TNI/POLRI dan TPNPB/OPM di tanah Papua dipandang tidak penting, karena dianggap Sampah seperti yang diungkapkan Menkopolhukan Mahfud MD.

Seharusnya Presiden sebagai kepala Negara yang merupakan sebagai panglima tertinggi di negara ini punya kebijakan tersendiri terhadap penyelesaian konflik bersenjata yang berdampak terjadinya pelanggaran Ham dan pelanggaran hukum yang berujung terjadi krisis kemanusiaan Warga masyarakat Sipil TNI/POLRI dan juga TPNPB/OPM.di atas tanah Papua yang penuh dengan sumber Daya Alam ini.

Sedangkan kita ketahui bahwa korban-korban di Papua, bukan hanya dialami oleh ORANG ASLI PAPUA SAJA tetapi juga WARGA NON PAPUA IKUT MENJADI KORBAN. Mereka adalah bagian dari warga masyarakat sipil yang memang harus kita membela dan menjelamatkan. Okelah bagi mereka yang sudah meninggal dan mendahului kita tidak apa-apa tetapi untuk mewujudkan keadilan bagi keluarga Korban sangat Penting tetapi sebagai seirang Presiden tidak boleh lupah, untuk menyelamatkan bagi warga masyarakat yang masih hidup di tanah Papua, perlu dipikirkan oleh seorang Kepala Negara.

Selama ini, saya jarang dan tidak pernah melihat dan membaca stekmen seorang Presiden yang menyampaikan keprihatinan terhadap korban-korban pelanggaran ham dan pelanggaran hukum di tanah Papua. Presiden selalu mengharapkan kepada Menkopolhukam, dan selalu mengirim Pasukan yang terlatih dan profesional ke tanah Papua melalui Panglima Tentara Nasional Indonesia, sekalipun tidak berhasil melumpuhkan kebradaan TPNPB/OPM di tanah Papua.

Presiden tidak mampuh menyelesaikan konflik bersenjata yang berdampak korban Pelanggaran ham dan Pelanggaran hukum di tanah Papua, Kemungkinan karena Menkopolhukam pak Mafud MD mengatakan di media bahwa korban-korban di tanah Papua diibaratkan SAMPAH, sehingga Presiden RI menganggap konflik kekerasan di Papua tidak perlu ditangani dengan serius secara permanen karena dianggap sampah.

Sedangkan kita semua ketahui bahwa diakhir-akhir tahun ini anggota TNI/POLRI banyak yang mengalami korban jiwa, saya paham dan mengerti bahwa anggota yang jadi korban di Papua pasti naik pangkat istimewa, dan keluarga mendapat santunan dari Pemerintah dan itu bagi saya hal yang biasa. Namun menurut saya sebagai pembela ham mereka juga adalah manusia, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, dan mereka juga perlu menjalani hidupnya bersama keluarga.

Oleh karena itu Presiden sebagai panglima tertinggi di Indonesia, dan sebagai pengambil kebijakan bukan selalu mengirim Pasukan di tanah Papua, agar pasukan mengalami korban permanen di tengah-tengah hutan di Tanah Papua, tetapi harus memikirkan agar supaya intalasi konflik di tanah Papua bisa dapat diakhiri.

Untuk mengakhiri kekerasan, di tanah Papua, Presiden sebagai Panglima tertinggi di dan seluruh anggota DPR RI, seharusnya mengevaluasi terkait intalasi konflik bersenjata dan korban yang sedang berjatuhan di tanah Papua, termasuk pengiriman pasukan dan keberadaan anggota TNI/POLRI dan Intelijen di tanah Papua ?

Evaluasi untuk mengakhiri Kekerasan di tanah papua sangat penting yang harus dipikirkan pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan, karena saya melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi bahan Evaluasi menurut pemahaman bodok saya.

  1. Masyarakat sipil Orang Asli Papua dan warga Masyarakat asli Papua, menjadi korban dimoncong senjata TNI/POLRI dan TPNPB/OPM, dan hal itu berujung menguragi jumlah penduduk Warga Negara Indonesia.
  2. Anggota TNI/POLRI sedang mengalami korban dimoncong senjata TPNPB/OPM di tanah Papua, Sebaliknya juga TPNPB/OPM mengalami korban dimoncong senjata Aparat TNI/POLRI.
  3. Aparat TNI/POLRI dan Intelijen di tanah Papua tidak berhasil melumpuhkan atau menangkap, panglima-panglima TPNPB/OPM di tanah Papua, justru anggota TNI/POLRI menjadi korban dimoncong senjata TPNPB/OPM.
  4. TPNPB/OPM mulai melakukan penyerangan di kota-kota Kabupaten di tanah Papua, adalah kegagalan kinerja kerja anggota intelijen di tanah Papua
  5. Masyarakat warga non Papua dan orang asli Papua, yang berada di daerah konflik bersenjata, sedang diselimuti dengan rasa takut dan trauma yang panjang dan permanen.
  6. Masyarakat mengungsi ke mana-mana, dan kemudian meninggal di daerah pegungsian. Mereka bukan meninggal di daerah mereka sendiri.
  7. Masyarakat sipil mengalami kesulitan untuk mencari napka guna menghidupi keluarga dan berkebun secara bebas
  8. Saya menyakinkan Rodah Pemerintahan disetiap daerah konflik tidak berjalan dengan normal justru rodah pemerintahannya lumpuh.
  9. Roda pelayanan Rumah Sakit dan aktivitas pendidikan tidak berjalan dengan normal.
  10. Saya ketahui bahwa anggota TNI/POLRI yang berada di daerah konflik bersenjata sering membuat laporan HOAX dan kemudian disampaikan kepada pimpinan atau atasannya.

Beberapa nomor di atas adalah menurut analisa dan pengwtahuan saya yang mana pemerintah Indonesia harus mengevaluasi, tetapi kalau ada yang mau mengurangi atau menambahkan sesuai pemahaman dan analisa anda silakan saja.

PEMERINTAH PUSAT LEBIH MEMENTINGKAN PEMAKARAN PROVINSI DI TANAH PAPUA DARI PADA PENYELESAIAN HAM

Menurut saya Pemerintah Pusat lebih mementingkan pemekaran Provinsi dari pada Penyelesaian kasus Dugaan pelanggaran HAM yang menjadi isu Klobal.

Karena menurut Pemerintah pusat pemakaran adalah bagian yang penting untuk mensejaktrakan orang Asli Papua, dan hidup bahagia seperti daerah lain. itulah pikiran yang dipikirkan selama ini oleh Pemerintah Pusat termasuk Presiden dan Wakil Presiden termasuk jajarannya.

Seharusnya untuk melakukan pemekaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini, DPRP dan DPR RI, DPD RI, melakukan Rapat Dengar Pendapat Masyarakat ( RDPM ) dalam kegiatan RDPM Nelibatkan semua komponen yang ada di Papua, termasuk teman-teman yang berbeda pandangan, karena menurut saya begini, Dinamika berbeda pandangan itu suatu hal yang biasa dan di negara mana saja hal itu terjadi. Hanya saja kembali kepada kemampuan, Pemerintah pusat dan Daerah untuk mengajak mengumpulkan masyarakat yang menolak maupun yang menerima, dalam kegiatan yang dimaksud.

Saya melihat kemampuan anggota DPR RI untuk mengambil suatu keputusan pasti bisa tetapi anda akan mengalami kesulitan dari keputusan yang diambil kalau rayatnya masih menolak keputusan yang dimaksud.
Oleh karena itu, kemampuan DPR RI harus terukur serta melihat dinamika politik yang terjadi di tanah Papua.
Saya sangat paham pasti Kalian sangat mampu mengambil suatau keputusan, tetapi saya yakin DPR RI tidak mampu menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua dan pelanggaran Ham di Papua.

Untuk mewujudkan penyelesaian konflik dan dinamika untu menuju pada perdamaian di Tanah Papua, kita membutuhkan suara hati dari rayat kecil yang ada di Papua, bukan suara elit politik, suara elit politik, juga penting si ! Mereka juga berpikir bagimana rayat Papua bisa sejaktera, Tetapi bagi saya suara rayat kecil sangat jauh lebih penting untuk membagun Papua dan Papua Barat dari pada suara Elit Politik.

Karena suara rayat biasanya muncul dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka tau, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kehendaki.Oleh sebabnya kalau kita mendengar suara rayat sebagai supyek pembangunan pasti semua rancangan program dalam bentuk apapun akan terwujud tanpa ada masalah, dan semua dalam akan berjalan dengan baik sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Karena apa yang masyarakat sampaikan adalah murni dari lubuk hati mereka.

Semua perjuangan harus kita menghargai, karena semuanya adalah kepentingan rayat, sehingga memang harus memperjuangan, dengan cara masing-masing, namun seperti yang saya utarakan di atas, perjuangan tanpa melibatkan masyarakat sebagai supyek pembangunan semua tidak pernah akan terwujud dan hanya sia-sia untuk Papua.

Oleh karena itu menurut saya Anggota DPR RI coba sekali-kali jadwalkan datang ke Papua dan mendengar suara rayat papua sendiri, sehingga melihat dan memantau langsung, dari mereka yang menolak dan juga dari mereka yang menerima DOP, dan saya rasa bagian ini sangat penting, dari pada DPR RI lansung mengambil keputusan mengetuk palu di Jakarta tanpa melihat dan membuktikan dinamika dilapangan, seperti apa yang terjadi.

SITUASI DI PAPUA AKAN KEMBALI SEPERTI SEBELUM OTSUS JILIT I 2001.

Isu Papua merdeka akan bergulir di tanah Papua, seperti yang terjadi pada tahun 2001 ke bawah. Namun hingga sampai hari ini isu Papua merdeka dan refrendun masih saja terus berguli. Karena Kebijakan Pemerintah Pusat sedikit melenceng dan tidak sesuai dengan harapan yang sesungguhnya apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat Papua.

Pemerintah Pusat selalu mengambil kebijakan kehendak sendiri tanpa melihat kebutuhan masyarakat Papua yang sesungguhnya, misalnya penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah juga tidak melihat akar persoalan yang sesungguhnya sedangkan masyarakat Papua dan Papua Barat menuntut akar persoalan status Politik Papua barat dan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran ham,
Pemerintah pusat selalu punya pandangan selalu berbeda dengan pemerintah pusat lebih mementingkan kesejaktraan dan prmbangunan.

Kini sampai hari ini, pemerintahan pusat selalu mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pemerintahan di Papua, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Prmerintah pusat juga merasa tidak penting kehadiran MRP sebagai lembaga presentatif orang asli Papua. Sehingga terjadilah saling berpeda pandangan.

Saya yakin apabila semua kebijakan langsung diambil alih oleh pemerintah Pusat tanpa melibatkan masyarakat Papua, melalui pemerintahan di tanah Papua isu Papua merdeka dan Refrendum akan mengalir di tanah Papua.

ISU YANG PALING URGEN DI INDOBESIA, MENURUT ORANG ASLI PAPUA DAN PBB.

Kita semua ketahui bahwa, isu yang paling urgen dan menjadi tantangan Pemerintah Indonesia saat ini adalah idj Pelanggaran ham yang sekarang ini menjadi isu klobal standar internasional namun bagi pemerintah pusat isu yang dimaksud dijadikan sebagai SAMPAH, Pemerintah pusat lebih mementingkan Pemekaran, kesejaktraan, dan infrastruktur.

Pemerintah pusat tidak melihat isu yang terjadi secara klobal yang menjadi sorotan Internasional, tetapi saya ketahui bahwa isu pelanggaran ham di kemas dengan sedemikian rupah oleh pemerintah Pusat, sehingga seolah-oleh pelanggaran HAM di Papua di jadikan sebagai isu HOAX dan kemasan itulah yang di jual kepada internasional, sekalipun Masyarakat Internasinal tidak mengerti dan tidak paham dengan kemasan yang dimakad.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan berwibawah, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagai anggota Dewan Ham PBB, namun saya melihat wibawah dan harga diri Bangsa ini tida bisa di jaga dengan baik oleh Pemerintah Pusat sendiri.

Menurut saya Pemerintah yang memimpin Bangsa ini sedang berada ditingkat regional pembohongan dan pembohonga itu memang sudah di bumbuhi dengan sangat pernanen, sehingga masyarakat kecil gampang saja di tipu dengan model dan carah apapun.

Saya sudah mengikuti apa yang sedang dibohongi oleh Bangsa ini, tingkatan pebohongan permanen, pembohongan permanen yang dimaksud sudah ditingkat PBB, apa lagi isu Ndugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah Papua.

Seharusnyakan pelanggaran HAM di Papua telah diseriusi oleh beberapa pelapor Khusus PBB melalui Dewan Ham Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun Pemerintah telah menglarifikasi secara tertulis, dan saya ketahui bahwa apa yang diklarifikasih terlalu banyak pembohongan juga

Okelah sebagai pembela Ham saya hargai klarifikasi yang diklarifikasikan oleh pemerintah Indonesia terkait isu pelanggaran Ham di Papua, tetepi kami HARAP PEMERINTAH INDONESIA MENGIJINKAN DEWAN HAM PBB, UNTUK MASUK KE PAPUA MELAKUKAN PEMANTAUAN LANGSUNG, APAKAH HASIL KLARIFIKASI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ITU BENAR ATAU HANYA KLARIFIKASIH DI ATAS KERTAS.

Pertanyaan saya apakah Penerintah berani tidak ? Untuk ijinkan Dewan Ham PBB masuk ke Papua dan Papua Barat, guna melakukan pemantauan langsung di daerah yang di duga ada indikasi pelanggaran HAM.

Seharusnya,diijinkan oleh Pemerintah Indonesia untuk masuk ke Papua, sehingga dapat membuktikan hasil klatifikasih tuntutan Dewan Ham PBB, kalau tidak saya menganalisa pemerintah sangat ragu kerena hanya asal klarifikasih tuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena tuntutangnya sangat mendesak.

PEMERINTAH INDONESIA, SEHARUSNYA MENYAMPAIKA TERBUKA HASIL KLARIFIKASI SITUASI HAM DI TANAH PAPUA

Pemerintah Indonesia yang dipimpin pak Presiden Ir. JOKO WIDODO, seharusnya menyampaikan terbuka hasil Klarifikasi, yang telah diklarifikasi tututan 3 pelapor Khusus PBB melalu Dewan Ham PBB, kepada masyarakat Papua dengan terbuka.

Kini sampai hari ini, masyarakat Papua, belum ketahui hasil kalifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada PBB, terkait Isu Dugaan Pelanggaran Ham Di Papua. Sebenarnyakan isu pelanggaran ham di Papua sudah menjadi isu klobal sehingga semua harus terbuka, tak ada yang bisa menyembunyikan isu yang dimaksud. Kecuali isu Papua adalah isu, rumah tangga Indonesia.

Oleh sebabnya karena tidak pernah ada keterbuaan, maka saya menulis di atas bahwa, terlalu banyak pembohongan hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada PBB.

Saya tidak tau dan tidak mengerti mungkin klarifikasi yang dimaksud menutut pemerintah adalah Dokumen Negara, tetapi isu pelanggaran ham di Papua bukan isu rahasia lagi, sehingga menurut saya semua harus terbuka dan transparan dan menyampaikan sesuatu dengan jujur.

Wamena, 15 Mei 2022*

Pembela Ham
Ttd
Theo Hesegem
Tel. 081344553374

Admin : Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *