banner 728x250

Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Mengambilalih Kekuasaan Secara Klandestin Dari Pemerintah RI

Avatar photo
banner 120x600

FOTO: Interim President of West Papua (ULMWP Prov. Gov), Hon. Benny Wenda dan Menteri Urusan Luar Negeri atau Minister of Foreign Affairs, Mr. Dr. Jacob Rumbiak (disediakan).

Oleh: Dr. Jacob Rumbiak | Edisi, 11 Januari 2022

Terhitung 1 Januari 2022, kekuasaan negara Republik Indonesia di seluruh wilayah West Papua dinyatakan “TIDAK SAH”.

Mengapa?

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah Gagal Melaksanakan isi Resolusi PBB Nomor 2504 (XXIV), 19 November 1969.

Perlu diketahui dan dipahami dengan benar bahwa, isi Resolusi PBB tersebut di atas menegaskan tentang prosedur pelaksanaan The Rights of Self Determination/ atau Penentuan Nasib Sendiri berdasarkan prinsip–prinsip PBB dan PEMBERIAN MANDAT PEMBANGUNAN seluruh wilayah West Papua termasuk manusianya yang disengketakan oleh dua pemerintah bangsa asing yakni Belanda dan Indonesia.

Dalam artikel sederhana ini penulis tidak bicarakan Self Determination/Penentuan Nasib Sendiri sebab sudah sangat banyak fakta data membuktikan bahwa prosedur dan prosesnya bertentangan dengan prinsip PBB (proses penyelenggaraan PEPERA tahun 1969 ILEGAL).

Penulis fokus pada (isi kegagalan total pembangunan segala bidang di West Papua termasuk pembangunan dan perlindungan terhadap rakyat bangsa melanesia di West Papua).

Para pembaca yang budiman, isi resolusi PBB nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969 inilah menjadi dasar pemerintah negara Republik Indonesia hadirkan Undang–Undang Provinsi Irian Barat Nomor 12 Tahun 1969 yang implementasinya selama 25 tahun ( 1 Mei 1963 – 1 Mei 1988).

Fakta data wajah UU Otonomi Provinsi Irian Barat (1 Mei 1969 – 1 Mei 1988)

Keterangan tentang Wilayah West Papua dijadikan Wilayah Operasi Militer NKRI pada gambar di halaman 1 atas.

FASE PERTAMA: saat masih berlaku pengawasan PBB

  1. Operasi Jayawijaya 1961–62
  2. Operasi Khusus Pemenangan PEPERA (1961–69)

FASE DUA: sementara Indonesia diberikan mandat oleh PBB mengelola West Papua

  1. Operasi Wisnamurti 1963–1965
  2. Operasi Sadar 1965
  3. Operasi Bharatayudha 1966–1967
  4. Operasi Tumpas 1967–1970
  5. Operasi Wibawa 1967

FASE TIGA: saat seluruh Wilayah West Papua berstatus Provinsi Otonomi UU nomor 12/1969( 1969 – 1988)

  1. Operasi Pamungkas, 1971–1977
  2. Operasi Koteka, 1977–1978
  3. Operasi Senyum, 1979–1980
  4. Operasi Gagak I, 1985–1986
  5. Operasi Gagak II, 1986
  6. Operasi Kasuari I, 1987–1988
  7. Operasi Kasuari II, 1988–1989
  8. Operasi Rajawali I, 1989–1990
  9. Operasi Rajawali II, 1990–1995

FASE EMPAT: saat seluruh wilayah West Papua (provinsi Papua dan West Papua) di bawah UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 ( 2001 – 2021) Operasi Militer Indonesia yang sangat besar, banyak sekali data fakta berbagai media cetak dan elektronik memuatnya.

INI FAKTA DATA WAJAH UU OTONOMI NOMOR 21 TAHUN 2001 ( 2001 – 2021)

FAKTA DATA KEGAGALAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TINGKAT KESEHATAN MANUSIA PAPUA SAAT UU OTSUS No. 21 Tahun 2001 (2001 – 2021)

  1. Pemerintah Indonesia menghabiskan Rp 94 triliun, tetapi mengambil Rp 200 triliun dari West Papua hanya dari tambang Freeport.
  2. Kemiskinan meningkat 27% di provinsi Papua dan 22% di provinsi West Papua (BPS 2017–19)
  3. Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat drastis: (BPS 2017–19)
    Pada tahun 2002, ada 56 kematian untuk setiap 1000 bayi yang lahir;

Pada tahun 2017 terdapat 257 kematian untuk setiap 1000 bayi yang lahir.

  1. Angka Kematian Ibu meningkat 30%, dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 305 kematian untuk setiap 1000 ibu (UNICEF Jakarta)
  2. Harga barang meningkat secara dramatis:
    5.1 Biaya semen di Wamena Rp 500.000—1.2 juta
    5.2 Biaya semen di Jakarta Rp 60.000
    5.3 Biaya BBM di West Papua Rp 40.000/liter
    5.4 Harga BBM di Jakarta Rp 6.450/liter
    dan masih banyak lagi.

OTONOMI KHUSUS SEBUAH KEBIJAKKAN PEMERINTAH (Dowa Palito)

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya.

Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak.

Banyak sekali definisi tentang Otonomi khusus/otonomi seluas–luasnya yang maknanya sama yakni, WIN–WIN SOLUSI agar pihak yang berkuasa dan yang dikuasai sama–sama aman, damai dan adil.

Sebenarnya sangat banyak fakta data yang memuat kegagalan Otonomi khusus di Papua mulai dari UU nomor 12 tahun 1969 Provinsi Otonomi Irian Barat dan UU nomor 21/2001 namun penulis tuangkan garis besarnya saja sebagaimana dimuat diatas ini memberikan KESIMPULAN akurat bahwa OTONOMI sebagai WIN-WIN SOLUSI telah GAGAL TOTAL. Sejak kebijakan pemerintah tentang Otsus tersebut diatas dituang dan di implementasi seluruh rakyat West Papua memberikan mandat kepada NKRI selaku pemangku kedaulatan atas seluruh wilayah West Papua, namun 2 kali Otsus telah gagal total karena ke dua Otsus menghadirkan MALAPETAKA ALAM DAN MANUSIA Papua yang luar biasa.

MAYORITAS RAKYAT WEST PAPUA MENOLAK OTONOMI LANJUT (2021 – 2041)

Berdasarkan Data fakta tahun 2019, 2020, 2021 mayoritas rakyat West Papua menolak berlanjutnya Otsus dan meminta Referendum. Penolakan tersebut disertai tuntutan referendum mengisyaratkan kepada semua pihak (negara Indonesia dan internasional) bahwa seluruh rakyat West Papua telah MENARIK MANDAT KEDAULATANNYA dari Penguasa Negara Republik Indonesia di seluruh wilayah tanah West Papua milik orang West Papua bangsa Melanesia tersebut sekalipun ada segelintir orang Papua yang mengatasnamakan rakyat West Papua menandatangani kelanjutan Otsus (2021 – 2041) pada 15 Juli 2021 tahun lalu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Indonesia.

Rakyat West Papua selaku pemegang kedaulautan miliknya ketika menarik mandat kedaulatannya dari penguasa pemerintah Negara Republik Indonesia maka secara MORAL, HUKUM ADAT dan HUKUM INTERNASIONAL terhitung 1 Januari 2022 kedepan terjadilah kekosongan kekuasaan sekalipun penguasa NKRI masih bercokol di Tanah Papua.

Berdasarkan bukti–bukti otentik sebagaimana uraian diatas yang menitik berat pada kelalaian NKRI atas mandat PBB, terlebih penguasa NKRI sejak Presiden Soekarno hingga Joko Widodo mereka sendiri mengabaikan kebijakkan negaranya sendiri penuh kebohongan, berobah menjadi SUMBER MALAPETAKA terhadap Alam, seluruh makluk hidup penghuni termasuk manusianya. Kejahatan NKRI melahirkan perlawanan seluruh rakyat West Papua yang telah menemui pijakkan perjuangan nyata berdiri di atas DUA KAKI PERJUANGAN, Kaki Perjuangan Rakyat Semesta dan Perjuangan Politik (sayap politik, diplomatik, inteligen dan militer) telah siap mengambil kembali kedaulatan wilayah negara kami West Papua terhitung 1 Januari 2022.

Penulis adalah Senior Academic /Science, Senior Research Association, Matan tahanan politik Papua Merdeka, Diplomat, kini menjabar selaku Menteri Urusan Luar Negeri Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP).

(Vullmembers Alampa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *