banner 728x250

Pelanggaran HAM Berat Paniai : Keluarga Korban Tuntut Keadilan Negara Indonesia

Avatar photo
banner 120x600

foto pemakaman 4 siswa SMA di kabupaten Paniai di tembak oleh militer Indonesia TNI

MEPAGOO, THETPN-PBNEWS.COM – 5 September 2022, Kasus pelanggaran HAM berat’ di Paniai, Papua: Keluarga korban tuntut keadilan negara Indonesia mengajuhkan pengadilan tinggi Makassar harus dengan data atau fakta yang sebenarnya.

Keluarga korban insiden di Paniai, Provinsi Papua, mendesak kasus yang disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi itu, harus diproses secara adil dan mengumpulkan data fakta yang sebenarnya, Namun keluarga korban menilai semua data di ajuhkan pengadilan tinggi negara republik Indonesia adalah : tidak sesuai fakta, jika keluarga korban mempertanyakan data darimana lalu mengajuhkan pengadilan tinggi, sebab saksi maupun keluarga sama sekali tidak memberikan saran maupun data tetapi negara Indonesia memaksa mengajukan tingkat pengadilan tinggi dengan data yang rekayasa sama saja pembohong di publik inilah wajah negara Indonesia pikiran sama dengan malaikat maut.

Keluarga korban sebelumnya sempat beberapa kali mengeluarkan pernyataan penolakan investasi pengalihan kuburan maupun lembaga manapun tidak terima untuk konfirmasi ambil data terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tragedi Paniai di Papua, 7-8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM berat.

Keluarga korban peristiwa Paniai, Papua, mendesak pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang ke daerah mereka untuk menginvestigasi kasus pelanggaran HAM tersebut.

Mereka berharap keterlibatan PBB dapat memecah kebuntuan penyelesaian kasus Paniai oleh Pemerintah Indonesia.

“Untuk mengungkapkan kebenaran kasus Paniai, kami meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia dapat mengizinkan pelapor khusus PBB masuk ke Papua, lebih khususnya di Paniai,” tulis pihak korban dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani di Enarotali, Paniai.

Keluarga korban itu terdiri dari keluarga Yulian Yeimo; keluarga Simeon Degei; keluarga Pius youw; keluarga Okto A Gobai.

Peristiwa Paniai terjadi pada Desember 2014 saat warga sipil melakukan aksi protes di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai. Empat pelajar tewas ditembak pasukan gabungan militer RI. Sementara 17 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa itu. 

Dalam pernyataannya, mereka meminta Komnas HAM, Panglima TNI, serta Kapolri segera mengumumkan pelaku peristiwa Paniai sesuai hasil investigasi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu mereka menolak kehadiran Tim Ad Hoc Komnas HAM yang berencana melakukan penyelidikan kedua kalinya. 

Diketahui, upaya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua dinilai banyak yang tidak tuntas. Hal itu menjadi pelajaran bagi mereka untuk mengawal proses penyelesaian kasus Paniai.

Ketua West Papua Nation Coalisi Liberation (WPNCL) Andi Yeimo wilayah Meepago menyebut pemerintah selama ini melindungi pelaku peristiwa Paniai Berdarah. Padahal menurutnya, kasus tersebut telah menjadi isu pelanggaran HAM yang mendunia, serta menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua.

Kata ketua WPNCL Pemerintah tidak mau mengumumkan, bahkan terkesan menutupi pelaku. Kasus Paniai ini letak kesalahannya ada di pemerintah.

Menurutnya, masyarakat Paniai mulai belajar dari pengalaman kasus lain. Sejumlah kasus di Papua belum pernah terungkap dengan jelas karena TNI dan Polri tidak pernah mengumumkan pelakunya.

“Kasus Paniai Berdarah ditanya oleh siapa pun termasuk dunia internasional, yang menutupi pelaku dan tak mau buka hasil penyelidikan ternyata setelah pengajuan pengadilan tinggi baru bisa ungkap pelaku itu sama saja menutup muka di balik tembok tahu tapi tidak itulah dasar Negara Indonesia yang menyembunyikan perbuatannya termasuk kasus Paniai ini beberapa kasus Papua.

“Saya menduga negara Indonesia dengan sadar dan sengaja menutupi pelaku sembari memaksa Komnas HAM melakukan penyelidikan, itu sebuah pembohongan kepada keluarga korban karena hasilnya pelaku akan ketahuan di pengadilan Tinggi Makasar ane tapi nyata kelakuan pemerintah Indonesia menyembunyikan diri seperti lempar batu sembunyi tangan makanya keadilannya pemerintah Indonesia terhadap orang kapan beruba karena pelanggaran HAM berat terjadi diatas negeri cenderawasih Papua dan Papua Barat,” kata Andi Yeimo.

(Vull)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *