banner 728x250

Panglima TPNPB KODAP VI Deiyai Dimeepo Simon Pekei Tolak Tegas Dialog Jakarta – Papua Dan Tegas Kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai Tuntaskan Kasus Oneibo

Avatar photo
banner 120x600

Foto Panglima Tinggi tentara pembebasan nasional papua barat organisasi papua mereka (TPNPB OPM) bersama anggota TPNPB KODAP VI Deiyai Dimeepo

DEIYAI, THETPN-PBNEWS.COM- Panglima Tinggi TPNPB West Papua Army Deiyai Dimeepo Simon Pekei Tegaskan Kepada Pemerintah Indonesia Dan Tolak Dialog Jakarta-Papua Bahkan Meminta Untuk Membuka Akses Kunjungan komisaris Tinggi perserikatan bangsa-bangsa PBB ke west Papua.

Ditengah konflik bersenjata di Papua yang terus bergejolak akhir-akhir ini, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menolak rencana dialog Jakarta-Papua yang di buat oleh Ham RI.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) komando daerah pertahanan KODAP Enam VI deiyai dimeepo devacto devisi II Wilaya meepago, Panglima Tinggi Simon Pekei bersama Utuma Madai mengatakan,kami menolak dialog Jakarta – Papua, hak Asasi Manusia HAM buatan NKRI.

Dialog dianggap tak menjadi jaminan untuk mengatasi masalah konfilk di Papua. Dimana anak-anak dan mama-mama kerap menjadi korban dari penganiayaan dan penembakan aparat tentara nasional Indonesia TNI.

Kalaupun dialog antara Jakarta dan Papua itu dilakukan, menurut Panglima Tinggi Simon Pekei, harus dilakukan di luar negeri dalam hal ini menghadirkan OPM, ULMWP dan PBB menjadi pihak ketiga atau membuka akses untuk kunjungan komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.

“TPNPB-OPM tetap menolak apa pun tawarannya. Masalah mendasar di Papua itu tentang status Papua, bukan soal kesejahteraan,” ungkap Panglima Simon Pekei saat dikonfirmasi THETPN-PBNEWS.COM , Senin (31/10).

Alasan Simon Pekei menolak dialog Jakarta-Papua dilakukan di Indonesia, lantaran belajar dari pengalaman sebelumnya. Dimana dialog Jakarta-Papua sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 1999 oleh tim 100.

“Dibalik dialog tim 100 itu justru membawa Otsus, semua ini ulah politik dari pemerintah. Kami takutnya ketika nanti dilakukan dialog Jakarta-Papua di Indonesia, yang dibahas justru pemekaran. Padahal yang kami inginkan bukan seperti ini. Bukan soal pemekaran apalagi pembangunan tapi keinginan kami untuk menentukan nasib sendiri,” kata Simon.

Dikatakan Simon, dalam konsep TPNPB-OPM bukan dialog yang utama. Namun sebuah perundingan yang di dalamnya hadir pemerintah Indonesia dan Papua yang diawasi PBB serta negara-negara anggota PBB yaitu MSG, PIF dan ACP untuk melihat pelanggaran HAM berat di Papua.

“Serta klarifikasi resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah,” tegasnya.

Ia mengatakan, sejarah mencatat penentuan pendapat rakyat di Papua tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Terdapat kesalahan referendum menjadi jalan keluar ke mana nanti Papua, bukan dialog.

“Selama Otsus hadir di Papua, pembangunan itu belum cukup merata dan dirasakan oleh orang Papua. Mereka memang membangun rumah sakit dan fasilitas lainnya termasuk pendidikan. Namun kami belum seutuhnya merasakan itu, terlebih saudara saudara kami yang ada di pelosok Papua belum tersentuh,” ucap Simon.

Selain menolak dialog Jakarta-Papua yang dilakukan di Indonesia, Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM West Papua Army KODAP VI Deiyai Dimeepo Simon Pekei juga mengeluarkan pernyataan sikap tegas kepada pemerintah kabupaten Deiyai, segera bertanggung jawab atas korban kasus HAM berat oneibo yang di tembak oleh militer tentara nasional Indonesia TNI bahkan yang perna di tembak anak Siswa SMA di kantor bupati dan sekian warga sipil korban tewas.tegasnya.

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *