banner 728x250

Manokwari Bumkam Aparat Kepolisian: Tugas Polisi Hanya Melindungi dan Mengayomi

Avatar photo
banner 120x600

 Massa aksi penolakan pemekaran DOB dan tolak Otsus Jilid II di Manokwari Papua Barat (Ist Dok : tpn-pbnews)

TOTIO, THETPN-PBNEWS.Com- Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua (SMRP) Kota Manokwari yang terorganisir dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) melakukan aksi demonstrasi pada Selasa, (10/05).

Aksi tersebut menuntut cabut Otsus jilid II, tolak pemekaran DOB dan menuntut gelar referendum sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Terkait aksi itu dihadang aparat kepolisian daerah Manokwari di Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat.

Menurut informasi yang dihimpun aksi nasional ini serentak di seluruh tanah Papua maupun maupun di luar Papua menyikapi situasi terkini di Papua.

Bahkan juga aksi ini murni dari solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua tanpa melibatkan unsur kepentingan tertentu.

Tuntutan mereka menyampaikan aspirasi adalah penolakan pemekaran DOB, cabut otsus jilid II dan gelar referendum sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

“Kami menilai otsus dan pemekaran DOB adalah nasionalisme Jakarta bukan membangun kesejahteraan rakyat Papua,” kata koorlap Feri Derebi kepada media ini melalui seluler, Selasa, (10/05).

Menurutnya pemekaran DOB dan Otsus jilid II merupakan dampak pemusnahan etnis Papua.

“Bahkan Otsus dan pemekaran hanya membuka peluang bagi investor, militer dan transmigrasi di seluruh pelosok tanah Papua,” ujar Feri.

Sehingga pihaknya menolak berbagai kebijakan pemerintah pusat, mereka menuntut segera gelar referendum sebagai solusi akhiri penindasan.

Koorlap juga mengungkapkan bahwa masa unjuk rasa bergegas pagi pukul 09.00 WP di titik aksi seperti di depan pintu Gerbang UNIPA dan pertigaan jalan tugu, Amban Manokwari.

Berapa menit berorasi sembari menunggu massa unjuk rasa bentuk aksi long march bertujuan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) di Manokwari.

“Namun, kami dihadang oleh pihak aparat kepolisian daerah dan Brimob Polda Papua Barat sejak awal aksi di mulai hingga berakhirnya,” kata Feri.

Pihak aparatur negara memblokade jalan, tidak memberi perizinan aksi, akhirnya massa aksi tak sempat menemui DPRPB.

“Kami kompromi dengan pihak kepolisian agar DPRPB menerima aspirasi di jalan raya, tetapi dikonfirmasi mereka sedang rapat tertutup hingga tak sempat kunjung massa aksi,” kata koorlap Feri Derebi ketika jumpa pers, Selasa (10/05).

Sementara itu, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom menuturkan bahwa menjaga stabilitas dan kenyamanan kota Manokwari pihaknya tak mengizinkan melakukan aksi long march.

“Kendati mau menyampaikan aspirasi rakyat Papua pada DPRPB kami akan antar masa aksi ke titik tujuan aksi,” bebernya.

Dan juga Kapolres menyediakan truk untuk mengantar masa aksi ke kantor DPRPB, namun massa aksi menolak sesuai mufakat kolektif massa aksi.

Akhirnya masa aksi berorasi di titik kumpul hingga aspirasinya tak sampai pada pihak DPRPB di Manokwari.

Sementara itu, Sekolap Bung Selak mengungkapkan bahwa unjuk rasa seperti ini berkali-kali aparatur negara dan Brimob Polda Papua Barat membungkam ruang demokrasi bagi rakyat Papua.

“Mereka melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” ungkapnya.

Pasal 6 sudah mengatur soal kewajiban para peserta aksi unjuk rasa saat mengemukakan pendapat di muka umum.

Pasal 6 UU 9/1998 menyebutkan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

Selak menuturkan pihak aparatur negara mesti mematuhi konstitusi negara, sebab negara Indonesia adalah negara demokrasi.

Semestinya aparat komandoi jalannya aksi berdasarkan tugas dan kewajiban supaya aspirasi rakyat dapat tersampaikan pada pihak berwenang.

“Tugas keamanan hanya menjaga, melindungi dan mengayomi rakyat bukan dihadang apalagi dipukul dan dibunuh,” kata Selak.

Selain itu, Selak menambahkan pihaknya akan mobilisasi massa dan turun jalan dalam waktu tak terduga.

“Kami harap DPRPB dan MRPB jeli melihat dan pertimbangkan aspirasi rakyat Papua Barat terkait tuntutan penolakan DOB dan cabut otsus jilid II,” tandasnya (*)

Admin : Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *