Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey (tengah) dan pemimpin TPN-PB Meepago, Damianus Magay Yogi (tengah) usai pertemuan di markas TPN-PB OPM wilayah Meepago. – Glow untuk Jubi
TOTIO, The TPNPB News.com – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyatakan dirinya telah mendatangi Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Meepago, Damianus Magay Yogi, di markasnya Paniai, Kamis (24/6/2021).
Dalam pertemuan tersebut, kata Ramandey, ia menanyakan soal labelisasi teroris yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), kepada kelompok yang berseberangan.
“Komnas HAM punya mandat mediasi dan negosiasi. Saya mendengarkan langsung dari mereka yang dilabeli teroris, dan hari ini di Paniai langsung ketemu dengan komandan yang dilabeli teroris itu (TPN-PB). Dan melalui pertemuan ini mereka menyatakan keberatan (menolak) dengan label teroris ini. Karena mereka mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang damai,” ungkap Frits Ramandey, kepada Jubi melalui telepon selularnya dari Paniai, Kamis (24/6/2021).
Hasil pertemuan ini, menurut Frits, akan disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia terutama kepada Presiden Indonesia, Kapolri dan Panglima TNI. “Saya pikir ini penting untuk didengar oleh Presiden Jokowi, Kapolri dan Panglima TNI,” katanya.
“Mereka (TPN-PB) sangat berharap jangan karena label ini akan mengakibatkan banyaknya korban warga sipil. Selesaikan persoalan Papua tidak hanya dengan tindakan kekerasan atau dengan moncong senjata, itu mau mereka,” katanya.
Pemimpin TPN-PB Meepago, Damianus Magay Yogi yang dikonfirmasi Jubi secara terpisah di hari yang sama, menegaskan Indonesia menamakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) kepada organisasi pembebasan West Papua merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak mendasar.
“Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah Tentara Republik West Papua yang bertahan dan melawan untuk melindungi rakyat dari penindasan, pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan alam West Papua. Maka kami TPN-PB OPM menyatakan kami bukan teroris, kami bertahan berdasarkan kebenaran sejarah, hingga mewujudkan kemerdekaan West Papua,” tegas Yogi.
Pihaknya juga berharap agar pemerintah segera menarik kembali pernyataan soal label teroris tersebut. Sebab hal itu tidak dikaji melalui akademisi dan lembaga-lembaga yang terkait.
“Kami mau perundingan atau dialog tetapi bukan oleh LIPI, namun kami mau harus difasilitasi PBB dan dibantu oleh lima negara, itu agar adil. Tetapi kalau mau dialog dengan LIPI, itu tidak benar dan kami tolak,” ujarnya.
Sumber: Papua No.1 News Portal | Jubi
