Panglima Tertinggi TPNPB-OPM Sorong-Samarai, Brigjen Infanteri Demianus M Yogi (dok. pribadi)
TOTIO, The TPNPB NEWS.com — Panglima Tertinggi TPNPB Sorong-Samarai, Brigjen Infanteri Demianus M Yogi membantah permintaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua yang meminta agar pasukan TPNPB di Intan Jaya harus ditarik dari wilayah konflik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Demianus Yogi kepada media ini melalui sambungan telepon pada Minggu (7/11/2021).
Menurutnya, Komnas bersama Pastor Yance Yogi melalui sambungan telepon dari Intan Jaya pada 4 November 2021 mengatakan agar pasukan TPNPB yang ada di Intan Jaya harus ditarik semua demi menjaga keamanan dan ketertiban di sana.
Menanggapi itu, Demianus Yogi mengatakan kami TPNPB tidak akan diam tetapi terus bergerilya dalam memblokade PT. Blok Wabu dan seluruh aktifitas pemerintah setempat.
“TPNPB sedang menjalankan aksi gerilya untuk menggagalkan semua aktifitas pemerintah kabupaten Intan Jaya serta Jakarta yang berniat untuk terus melakukan pertambangan PT. Blok Wabu,” ujarnya.
Dia membenarkan jika dirinya sempat dihubungi oleh Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey melalui telepon dari Intan Jaya pada 4 November 2021.
Sementara itu, Pastor Yance Yogi menghimbau agar TPNPB yang ada di Intan Jaya ditarik mundur demi menjaga situasi kondusif di sana.
Meski demikian, Demianus Yogi membantah permintaan Pastor Yance Yogi dan Komnas HAM Perwakilan Papua.
Kata Demianus Yogi, “kami akan tutup sampai pelanggaran HAM tuntas. Karena itu kami menyampaikan dalam media massa.”
“Aktivitas pemerintah yang ada di negeri Papua segera hentikan dan pemeritah segera menyelesaikan melalui Komisi HAM PBB hingga tuntaskan pelanggaran HAM,” katanya.
Dia juga meminta HAM PBB harus intervensi masalah Papua khususnya di beberapa wilayah konflik yang terjadi spesifik Intan Jaya, serta keterlibatan media asing di Papua harus diberi akses yang seluas-luasnya.
Sebab, kata dia, “TNI Porli menghasut pihak TPNPB yang menembak masyarakat sipil, padahal TNI Porli sendiri yang jadi biang keladi dalam menembak sembarang dan mengelabui masalah yang terjadi di Intan Jaya serta memanfaatkan masyarakat sebagai TPNPB.
Karenanya, Demi Yogi meminta agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing dan dewan HAM PBB supaya memantau perkembangan yang terjadi di daerah konflik Papua.
Redaksi : Admin
