banner 728x250

Koalisi Kemanusiaan Nilai Pemekaran DOB Tiru Model Kolonial Belanda

Avatar photo
banner 120x600

Foto KKP (tersedia).

TOTIO, THETPNPBNEWS.com — Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mengatakan, pembentukan tiga provinsi baru di Papua oleh pemerintah Indonesia seperti mengulang model pengelolaan kekuasaan Belanda di masa kolonial.

Cahyo Pamungkas dari Koalisi mengatakan langkah itu akan menyebabkan ketidakpercayaan di antara orang-orang Papua dan terbukti kontra-produktif.

Dikatakannya, hal itu dilakukan dalam rangka terus mengeksploitasi sumber daya alam dan menguasai tanah Papua.

“Desentralisasi top-down yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah pusat ini seperti mengulang model kekuasaan Belanda untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan menguasai tanah Papua”, kata Pamungkas dalam keterangannya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pembentukan provinsi baru harus melibatkan Dewan Rakyat Papua yang mewakili kepentingan budaya orang asli Papua.

Direktur Eksekutif Kebajikan Publik Miya Irawati mengatakan, pemerintah harus membatalkan atau menunda langkah tersebut hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugat revisi UU Otsus yang dicanangkan MRP.

Menurut Irawati, langkah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) dan pemerintah menyetujui RUU Pemekaran tiga provinsi baru di Papua merupakan kemunduran bagi demokrasi di Papua.

“Kami juga mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pemekaran provinsi baru di Papua atau paling tidak menunda rencana tersebut sampai ada keputusan MK dalam waktu beberapa bulan”, kata Irawati.

Dalam RUU tersebut, Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota provinsi Merauke dan meliputi Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.

Provinsi Papua Tengah akan berganti nama menjadi Meepago dengan ibukota provinsi Timika dan meliputi Kabupaten Mimika, Paniai, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya dan Puncak.

Dan Provinsi Dataran Tinggi Tengah Papua akan diberi nama Lapago dengan ibukota provinsi Wamena dan meliputi Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo.

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua adalah kemitraan sukarela yang terdiri dari sejumlah organisasi dan individu termasuk Amnesty International Indonesia, Biro Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Papua, dan Aliansi Demokrasi untuk Papua.


Editor: Amoye A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *