banner 728x250

Kepala Staf Operasi Umum West Papua Army, Gusby Waker Menolak Tegas Kepada Pemerintah Indonesia Atas Tawaran Apapun dari Jakarta

Avatar photo
banner 120x600

Foto Gusspi Waker bersama Komandan Operasi Kodap 8 Intan Jaya ist

INTAN JAYA,-THETPN-PBNEWS.COM — Kontak senjata sedang berlangsung antara TPNPB OPM dan TNI-POLRI di Kampung bilogai, kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Januari 20 Tahun 2024.

Kontak senjata ini yang di lakukan oleh komandan Operasi Umum Gusby Waker dari tiga sayap militer TPNPB, TNPB dan TRWP melawan militer kolonial Indonesia TNI dan Polri sesuai hukum yang berlaku atau sesuai konfensi Jenewa Swiss army yang di tetapkan pada tahun 1974 di kantor perserikatan bangsa-bangsa PBB.

Selaku pimpinan Komandan Operasi West Papua Army, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPN-PB, Tentara nasional papua barat TNPB, dan Tentara revolusi west papua TRWP Sorong sampai Merauke. Gusby Waker menolak tegas kepada pemerintah Indonesia atas tawaran apapun dan menolak tegas untuk membuka PT BLOK WABU di Intan Jaya (20-01-2024)

Gusby Waker mengatakan,kalo Indonesia tidak menerima aspirasi dari kami TPNPB West Papua Army dengan tiga sayap militer dan masyarakat Papua rumpun Melanesia, maka kami tetap akan perang sampai tuntas. Guna menolak PT BLOK WABU tarif kembalikan ke jakarta.

Ditempat yang sama, Yosua Maiseni selaku Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya ungkap bahwa Dua warga sipil tersebut di ketahui tewas sejak siang Jam, 10:21 Pada Tanggal, 09 Juni 2023 di tempat yang berbeda terdiri dari satu orang mati tempat atas Nama Sepi Joani terus yang kedua atas Nama Amon Joani tertembak bagian belakang paha lalu lari ke rumah pribadi untuk rawat sampai menghembuskan nyawa.” usai Yosua Maiseni jabat sebagai Komandan Operasi Umum KODAP 8 TPNPB OPM West Papua Army di Intan Jaya.

Kronologis ini pada waktu itu aparat TNI sengaja tembak warga sipil, sehingga TNI di biarkan tempat kejadian ini tidak perna di umumkan tapi sembunyikan kejadian, ketika anggota TPNPB OPM West Papua Army kunjungan kampung Eknemba dan Titigi mereka dapat menerima laporan dari keluarga korban warga sipil tersebut.

Yosua Maiseni menambahkan membenarkan kedua warga sipil ditembak oleh TNI menurut warga sekitar kedua kampung Eknemba dan Titigi, kami nilai Tentara Indonesia lakukan tidak kemanusiaan seperti binatang yang tinggalkan di tempat kejadian pada waktu itu dan saksikan warga kampung laporkan dengan tutur air mata .

Selain itu, Konflik bersenjata terpanjang dan terlama di Indonesia hanya terjadi di West Papua antara Militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang terjadi sejak tahun 1963 hingga sekarang.

Akibat dari kontak senjata antar kedua belah pihak telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kedua belah pihak bahkan warga sipil yang tak bersenjata hingga harta benda pun menjadi korban.

Puluhan tahun konflik tersebut masih terjadi bahkan Pemerintah Indonesia hingga sekarang belum juga menyelesaikan persoalan tersebut. Presiden ganti Presiden, Mentri ganti Mentri bahkan Bupati dan Gubernur di tanah Papua tak dapat menangi konflik bersenjata di West Papua selama puluhan tahun ini.

Dengan demikian diminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di West Papua antara Militer Pemerintah Indonesia dengan Pro Kemerdekaan di West Papua. Guna menjamin keamanan bagi pihak sipil yang sedang berada di wilayah konflik bersenjata seperti di Oksibil, Nduga, Puncak Papua, Intan Jaya dan sejumlah tempat lainnya yang masih rawan seperti Dogiay, Fak-Fak, Wamena, Sorong, bahkan di wilayah perkotaan di seluruh tanah Papua.

Catatan:

Pemerintah Indonesia semestinya menyelesaikan berbagai macam persoalan yang sedang terjadi di West Papua seperti sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat dan ringan sebelum Indonesia mendaftarkan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB pada tahun 2024-2026.

Indonesia harus menyelesaikan kasus pembunuhan massal terhadap orang Papua dan sejumlah serangan bom yang dilakukan oleh Militer Pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Nduga dan yang pernah terjadi di Puncak Papua sebelum indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Maka disampaikan kepada Mary Lawlor UN Special Rapporteur for human rights defenders United Nations Human Rights Commission UN Geneva UN Human Rights Council untuk segera mencari solusi damai penyelesaian konflik bersenjata yang sedang terjadi di Papua yang telah mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa di sejumlah wilayah konflik di Papua tutupnya.

Redaksi: Gen RR Vullmembers Alampa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *