Breaking News
banner 728x250
PNWP, ULMWP  

Kepada Kawan Oknum Dalam Vaksi Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Yang Terhormat

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

Foto United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dok THETPN-PBNEWS.COM ist.

TOTIO, THETPN-PBNEWS.COM– Kepada Kawan Oknum dalam Vaksi Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Yang Terhormat.Yang di Kampung Kampwolker, Jayapura, 11/11/2022.

banner 325x300

Menurut Rakyat Papua hari ini sudah Paham Politik Kepentingan Oknum-oknum tertentu, dan juga mengerti adanya Konflik Interested yang sudah lama terjadi di Internal PNWP, NRFPB, dan Organ Politik lainnya di dalam maupun di luar ULMWP, sehingga dengan bentuk dan cara apapun Isu-isu atau Manufer Politik Bangsa Papua yang dilakukan oleh Oknum-oknum PNWP, Bazoka Logo sebagai selaku Mentri Urusan Politik (PNWP) sangat tidak Relevan, tidak Rasional dan tidak bisa dipercayah lagi oleh rakyat bangsa Papua.

Perlu Rakyat Papua ketahui bahwa; Pernyataan Sikap tentang Penolakan Terhadap Dialog yang di Inisiasi oleh Komnas. HAM. RI, dan Komponen Bangsa Papua (MRP, DGP, ULMWP), adalah Pernyataan Sepihak dari Oknum-oknum PNWP, dan juga merupakan Pernyataan Penipuan Pembohongan Public terhadap Rakyat Papua.Maka itu, Rakyat bersama ULMWP sudah tahu dan perlu menjelaskan yang Sebenarnya yaitu;

  1. Rakyat ketahui bahwa Interim Presiden ULMWP, ( Tn. Benny Wenda ) sejak tahun 2019/2020, Telah menyatakan Sikap Politik Resmi dengan Enam Poin Pra-Syarat untuk Siap dan Sedia Duduk di Meja Perundingan dengan Presiden NKRI, ( Ir. Joko Widodo ). Dalam Rangkah Negosiasi mencari Solusi Penyelesaian Konflik yang berkepanjangan atas Rakyat Bangsa Papua.Sesuai Resolusi Komunike KTT, 18 Negara PIF dan 79 Negara ACP, Tahun, 2019.
  2. Perlu dijelaskan bahwa KOMNAS HAM. RI, mengambil Posisi sebagai Inisiator dan atau Penghubung dari Pihak Pemerintah NKRI, dan juga sebaliknya Dewan Gereja Papua (DGP), Majelis Rakyat Papua (MRP), bersama Anggota ULMWP, mengambil Posisi sebagai Inisiator dan atau Penghubung dari Pihak Bangsa Papua untuk tujuannya Negosiasi.
  3. Kedua Pihak yang ber-Konflik yaitu, baik dari Komnas HAM, RI, maupun dari DGP, MRP, & ULMWP, sama2 mengambil Posisi sebagai INISIATOR, yang sedang memulai Membangun Komunikasi untuk Mendorong Proses Penjajakan Awal dalam rangka mencari kemungkinan untuk Mewujudkan Ruang, Waktu, Tempat dan Meja Perundingan Damai, yang berkaitan dengan  Pernyataan Politik yang disampaikan oleh Interim Presiden ULMWP, (Tn. Benny Wenda), maupun Tuntutan Resolusi KTT. PIF, & ACP,dan lain-lain .
  4. Kalimat Dialog yang di sampaikan oleh KOMNAS, HAM, RI, di beberapa Media merupakan sebua Komunikasi Politik Vesi Pemerintah NKRI, yang dapat dipahami dan diterima oleh Public, sehingga tidak perlu di Politisir dan tanggapi secara Serius,  karena pada kenyataan atau Faktanya adalah Semua Pihak di Papua sedang Mendorong Penjajakan Awal untuk kemungkinan adanya Perundingan Damai dengan Pemerintah NKRI.
  5. Adanya Resolusi KTT. 18, Negara Anggota Pasific Islands Forum (PIF),, dan 79, Anggota Negara Africa, Caribeam, Pasific, ( ACP), dan juga Dewan Gereja Papua,, Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Daerah Papua serta Vaksi Pendiri ULMWP dan semua Komponen Gerakan Rakyat Papua telah SEPAKAT, Mendukung dan Mendesak Kepada Perintah NKRI dan ULMWP untuk Segera Membuka Ruang Demokrasi dan ber-Martabat yaitu Perundingan Damai sebagai Sala Satu Mekanisme Penyelesaian Konflik Kemanusiaan yang berkepanjangan (60, tahun), diatas Tanah Air West Papua yang tercinta.
  6. Perlu diketahui dan juga dibedakan bahwa Agenda Perundingan Damai adalah Proses Politik yang harus diselesaikan melalui Mekanisme Politik,, sedangkan Agenda Kunjungan Investigasi HAM, PBB, ke Papua adalah Proses Kemanusiaan yang harus diselesaikan melalui Mekanisme HAM, sehingga kita jangan keliru, terjebak dan samakan agar rakyat tidak salah paham.
  7. Soal Reverendum itu sebua Mekanisme yang bisa dicapai melalui Perundingan Damai, seperti Bogenvil dan PNG,, serta New Caledonia dan Prancis yang sudah melakukan Reverendum dan Merdeka.

Maka kami bersama rakyat Papua menyampaikan kepada Kawan2 atau Oknum2 dalam Vaksi PNWP, yaitu seperti Bazoka Logo yang mengaku diri sebagai Menteri Urusan Politik ULMWP,, jangan melakukan Pembusukan Politik, Penipuan Public dan Manufer Kepentingan Sepihak/kelompom yang mengatas namakan keinginan mayoritas Rakyat bangsa Papua, dan lain-lain.

Bazoka Logo dan oknum-oknum PNWP, Segera Hentikan segala bentuk Pembusukan serta Penipuan Public,, dan jika ada perbedaan pandangan atau permasalahan diinternal Vaksi PNWP, maupun ULMWP, maka sebaiknya diselesaikan melalui Mekanisme Konstitusi ULMWP, yang berlaku.

Harap bisa pahami maksud baik kami.. Wasalam.!!

Redaksi

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *