banner 728x250

Keluarga Korban Penembakan Oleh TNI PORLI Di Paniai Berdarah Yulianus Yeimo: “Keluarganya  Tolak Team Kejaksaan Agung Republik Indonesia”.

Avatar photo
banner 120x600

Untuk Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Paniai Propinsi Papua dok TPNPB news

Totio, TheTPN-PBNews.Com–Keluarga korban penembakan Paniai berdarah menolak team kejaksaan Agung Republik Indonesia kedatangan team untuk penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Papua Paniai  pada tanggal 15-23 Desember 2021 Jam,15:06 Waktu Papua Barat (Wpb)

Pada hal sebelum keluarga korban  menuntut negara indonesia untuk minta penyelesaian pelanggaran HAM Paniai berdarah 4 siswa dan menyimpulkan tragedi Paniai di Papua, 8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM berat.

Dalam peristiwa yang lima tahun silam, keluarga korban luka hati untuk negara bertanggungjawab atas mencatat empat orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu menjadi saksi-saksi , 21 orang lainnya terluka tembakan, apalagi Keluarga korban kasus penembakan di Kabupaten Paniai  Papua perna menolak uang senilai Rp 4 miliar yang sempat ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai kompensasi.

Pada waktu tahun 2014, salah satu Keluarga korban penembakan Yulianus Yeimo juga mengatakan, jika memang pemerintah Indonesia tak mampu tuntaskan kasus tersebut, ia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa menyelesaikannya.

Kami keluarga korban penembakan Paniai Enarotali berharap rencana kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua untuk langsung melihat bukti dan fakta terjadi penembakan Paniai berdarah kuburan di lapangan Karel Gobai tidak jauh tengah kota lapangan upacara.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di West Papua telah menjadi sorotan dunia Internasional. Sehingga Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT. HAM PBB) telah menyurati Indonesia untuk berkunjung ke West Papua.

Indonesia telah berjanji akan membuka akses ke West Papua. Tetapi Indonesia belum menempati janjinya.

Sampai saat ini, tahun 2021, sudah 85 negara mendesak Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia HAM PBB berkunjung ke West Papua. Namun, Indonesia beralasan dengan menggunakan isu pendemi covid-19 untuk membatasi akses Kunjungan KT. HAM PBB di Papua .

Sementara di West Papua, Indonesia mengalihkan fokus rakyat Papua dengan agenda-agenda Otonomi Khusus jilid II (Otsus), Pemekaran Kabupaten dan Propinsi, Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Operasi Militer di West Papua.

Situasi ini, maka penting untuk menyambut agenda Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua, sesuai dengan resolusi Africa, Carrebean dan Pasifik (ACP) serta mendukung desakan dari 85 negara dan Senat Spanyol.

Karena itu, maka rakyat Papua baik melalui Pemuda, Mahasiswa, aktivis dan Rakyat Papua perlu menyambut Kedatangan KT. HAM PBB ke West Papua maka mereka akan Mendukung 85 Negara serta Senat Spanyol  Mendesak Dewan HAM PBB segera mengunjungi West Papua, pada sesi ke 76 Sidang Umum PBB, 26 September 2021 telah ditegaskan kembali oleh Vanuatu dan Papua Nugini.

Pada prinsipnya Keluarga korban penembakan Paniai dan  Rakyat Papua menyambut baik Kunjungan KT. HAM PBB ke West Papua bukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 15 Desember 2021 rakyat Papua wilayah meepago turun aksi demo  penolakan kunjungan atau kedatangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai Papua dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kami mengimbau kepada seluruh mahasiswa, pemuda,toko agama, pegawai negeri sipil dan seluruh orang asli Papua (OAP) segera mengambil bagian untuk Menolak dan menyampaikan aspirasi kepada negara penjahat Indonesia, selama ini tidak bertanggungjawab atas perbuatannya negara.

Pertanyaan apakah  perbuatan negara Indonesia bisa untuk menyelesaikan perbuatan sendiri..?  yang perna di  gunakan  alat negara untuk menghabiskan nyawa manusia orang tak bersalah.

Editor: (vullmembers Alampa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *