banner 728x250

HUKUM INDONESIA SEHARGA PERAK

Avatar photo
banner 120x600

Foto korban tewas di tembak oleh aparat gabungan militer Indonesia di kabupaten paniai 8 Desember 2014

Harga manusia Papua sudah lama digadaikan dengan kepentingan ekonomi.

Orang Papua dibunuh kapan saja sudah menjadi kewajiban NKRI dalam rangka mengamankan kepentingan ekonomi papua barat.

Di mana letak derajat kita Orang asli Papua sebagai Manusia seperti Manusia lain di planet ini? Adakah sedikit harapan untuk orang Papua dapat menjadi Manusia?

 “.Ampunilah kami Ya Tuhan, kami sudah sangat berdosa”.

(Hukum Indonesia Panglima Ratus Perak Bukan Panglima Tertinggi)

Hukum Indonesia murah harganya apalagi di tanah Papua yang terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai sekarang dibiarkan saja tanpa proses hukum sesuai mekanisme negara republik Indonesia.

 Pada tahun 1945 waktu baru-baru pertama Indonesia menerima kemerdekaan, demi nama baik negara Indonesia pemerintah dan militer setia mengikuti nilai pancasila dan kemudian mereka menganggap Hukum Indonesia sebagai PANGLIMA tertinggi.

 Tetapi setelah Indonesia membangun hubungan bilateral dengan Negara – Negara Asing dibelahan dunia diantaranya Amerika serikat sekarang pemilik saham PT. Freeport Indonesia di Timika Papua sehingga sekarang hukum indonesia itu sudah seharga rupiah. “Amerika sudah beli aturan dasar negara republik Indonesia”.

Pemodal asing sudah mempengaruhi gaya hidup bisnis global terhadap pertahanan negara akhirnya kelompok bersenjata TNI/POLRI ikut menjadi antek Kapitalis sekalian jadi Anjing pelacak untuk mengamankan kepentingan Kapitalis daripada menjaga reputasi hukum Negara Indonesia itu sendiri.

kemudian Pemerintah Indonesia dan Amerika menganggap Perjuangan Papua Merdeka dan Tuntutan pertanggun jawaban terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia sering disebut “gerakan pengacau saham Amerika serikat sehingga Pihak perusahan fungsikan  militr dan alat negara Indonesia untuk menembak rakyat Papua “Saat – saat ada isue perjuangan papua merdeka”.

 Militer memanfaatkan menembak rakyat sipil yang tak bersalah demi kepentingan perut suapan AAmerika.

 Sebenarnya penembak ini belum sadar bahwa Amerika datang menguras kekayaan milik Negara republik Indonesia padahal suapan dollar ini sebuah anak panah kemenangan persaingan perusahan global untuk merendahkan hukum Indonesia yang berdampak pengusaha Indoensia dipandang sama dengan pengusaha asing.

Seharusnya dalam hukum termuat Perusahan asing mengrus izin usaha standard internasional yang rumit dan banyak syarat yang harus di lengkapi tetapi pada faktanya tidak ada bedanya antara pemodal asing dan pemodal warga negara akibat penegakkan hukum yang lemah.

Dalam persaiangan perusahan global ini berdampak kena radiasi pada rakyat lokal yang tak bersalah.

Mereka selalu korban atas kepemilikan tanah.

Seperti di Papua tanah adat di ambil ahli pemerintah kemudian di lepaskan tanah tersebut kepada Para inverstor tanpa persetujuan dan pembayaran hak ulayat tanah padahal seluruh tanah Papua disebut tanah adat yang sudah di lindungi dengan hukum adat dalam Pasal otonomi Khusus tahun  2002 tentang “desentralisasi dan agraria adat”.

Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Momentum tersebut inilah “ Indonesia telah melanggar hukum Agraria dan hukum adat Papua demi kejayaan”.

Bila Negara Ini menghargai Hukum sebagai PANGLIMA tertinggi maka pemerintah Negara Republik Indonesia (kabupaten Kota dan Provinsi) mengikat kasus pencurian diatur dalam 4 pasal KUHP 363 tentang pencurian dengan kekerasan bahwa Pemerintah Indonesia memperalatkan militer demi merebut tanah adat milik masyarakat adat Papua.

Seperti di Timika pada tanggal 1 april 2018 lalu sekelompok masyarakat sekitar kampung waa di tahan beralasan gerakan separatis padahal mereka tak ada kaitan dengan gerakan separatis dan benar- benar mereka adalah “masyarakat biasa”. Inilah cara Bagaimana Militer Indonesia mengkelabuhi fakta pembunuhan terhadap Alm. Timotius Omabak, seorang PNS berusia 45, Heri Beanal, anak berusia 10 tahun dan Iron Omabak, 9 tahun  adalah masyarakat biasa yang jadi korban operasi militer Indonesia.

“ Harus di adili pelaku kejahatan terhadap genocida dan kejahatan terhadap kemanusian bila Negara Indonesia ini negara hukum dan masih percaya hukum sebagai panglima tertinggi”.

Dari fakta kejahatan terhadap kemanusian di tanah papua ini menunjukkan wibawa hukum negara Indonesia sudah di rebut oleh negara asing Amerika serikat dan beberapa Negara asing yang aktif berpartispasi menjalangkan usaha legal maupun ilegal diatas tanah Papua.

Kejantanan negara Indoensia sekarang ditutupi dalam nilai rupiah dan dolar, Indonesia telah menjadi wanita suruhan investor asing.

Hukum Indonesia tidak lagi sebut PNGLIMA Tertinggi tetapi Panglima “Ratus Perak” sunggu! Amerika dan Indonesia korporasi memuat rakyat dalam kapal negara dan berlayar dalam badai bergelora tidak jelas kapal ini kemana.

Muatan sebagai bangsa sedang Panik kapal sedang tenggelam sekoci siap berlayar melayarkan tujuan masing – masing.

“Negara Indonesia mempunyai 34 provinsi dari aturan dan pengemudi kapal bangsa bawah rakyat tidak sesuai dengan hukun Indonesia yang ada”.

 Tidak seorangpun yang bisa tegakkan hukum, polisi sudah dimanja dengan dolar, polisi aktor pelanggaran Ham semakin hari semakin meningkat.

 Sedikit lagi negara Indonesia akan terbagi menjadi 34 negara di kawasan ini. 

(ORANG PAPUA KORBAN DISALIBKAN)

Seperti yang di katakan KHALIL GIBRAN dalam pengarang sang nabi dalam cermin jiwa bahwa, setiap manusia yang korban karena perjuangan demi pemulihan negeri adalah: korban yag di salibkan. “Seperti Tuhan jesus Kristus adalah: sang juru selamat semua umat yang di ciptakan bapanya disurga”.

 Kembali pada orang Papua yang selalu korban karena perjuangan papua Merdeka! Melalui cara kematian yang berbeda, sebagaian orang karena penembakan brutal, penyenggolan liar serta peracuanan melalui barang makanan dan penikaman liar oleh oknum keamanan Indonesia patrol.

Kadang kala terjadi adanya penemuan jenazah korban di depan rumah rakyat asli orang papua serta mayatnya di buang ke tempat yang orang belum bisa jangkau.

Pengorbanan ini sangat terencana dan terlatih.

 Fasilitas pembunuhan sangatlah canggih, maka munculah pertanyaan di benak saya mengapa banyak kali mayat korbannya selalu saja di temui depan rumah rakyat asli orang papua ini sangat tidak logis sebab tidak temui tanda – tanda permusuhan sebelum adanya mayat.

Sangat tidak logis pula ketika korban yang di korbangkan dari tempat jauh itu di bawahkan hingga rumah rakyat sekitarnya bahkan tidak pernah menemui tanda – tanda yang mendugakan selain mobil patroli yang bisa menguasai di sekitaranya itulah cara pembunuh (militerisme/Indonesia) menghilangkan jejak pembunuhan serta menciptkan skenario halus untuk salin menduga antar orang asli papua itu sendiri.

Tidak hanya mendugakan tetapi dari fakta yang membenarkan untuk negara Indoneia bahwa Negara ini masih saja melakuakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sama saja negara piara singa pintar yang dapat memilih ras dan bangsa pemangsaan maka ini bukan teroris, siapa lagi selain militerisme indonesia (Tni/Polri) karena yang mempunyai alat berat canggih pembunuhan adalah: hanya militer Indonesia (TNI PORLI/Militer Indonesia)…

Kisa nyata teradap orang asli papua hingga detik ini. Ini Logika Religius.

Lebih baik saya disebut dan dimarahi sebagai pengkhianat dan, inilah faktanya paniai genosida dilakukan oleh TNI/PORLI sebagai pelaku militer Indonesia secara magic pembuhan anak SMA r orang korban dan mati.

Ada sorotan baik diantara hukum dan hak asasi manusia sampai hari ini belum ada tuntas kami masyarakat mepago tolak penu jalur hukum RI” kami masyarakat mepago terima PBB kontribusi kasus 4 anak SMA di paniai tahun 2014 lalu. Adakah solusi lain dari hukum ini? Tentu ada jalan buruk menujuh kemenangan ras melanesia adalah, tindakan nyata.

(KASUS DIBAYAR UANG, BAGIMANA PROSES HUKUM DALAM NEGERI RI (PANIAI DEIYAI DOGIYA NGDUGA DAN LAIN DI PAPUA)

Orang Mee itu bunuh saja, tembak mati saja, uang Negara ada, kita akan bayar kepala, kata pak polisi mungkin begitu, karena dilihat dari kasus penembakan yang terjadi dari tahun 2012-2019 masyarakat terus dibayar dan kasus selalu terkubur begitu saja.

 Anda igat kasus Oneibo yang satu warga ditembak mati oleh polisi dan beberapa lainnya luka berat (02/08/017), kali ini satu orang diringkus tima panas lagi (21/5/2019). anda perlu tau bahwa semua itu dipicuh dari persoalan kecil yang keamanan tidak mampu kontrol masyarakat yang berulah kecil.

 Untuk apa ada polisi kalau demikian. manusia bukan uang,manusia mati tertembak makan pelaku harus ditindas keras dengan hukuman seberat beratnya. kalau bukan pelaku, lembaga kepolisian harus bertanggung jawab.

Kita mengakuinya punya kapasitas otak yang mampu ketimbang orang lain namun setiap kasus yang yang semestinya harus diproses melalui jalur hukum berhenti di tumpukan uang.dimana kita mengakuinya ketika orang berkata kita kuat kalau sudah begini.

 adakah cara lain untuk kita merespon.Mana kaum intelektual?, bicaralah. Sudah pintarkah berpolitik praktis dengan sukumu tapi keos ketika Negara bersuara dengan mulut senjata. Buktikan dengan sikap oposisimu diluar adengan bermotif di daerah.Lakukan sesuatu jika benar-benar menjadi tiang daerah. buat tim peduli kejahatan di daerah.

Manusia mungkin sebanding dengan bagunan yang dibakar oleh emosional rakyat.

Apa pun yang menjadi aset negara kapan pun akan kembali dibagun, bagunannya bisa lebih hebat dari sebelumnya.seperti PT Dewa yang dibakar masa pada kasus Oneibo namun PT masih ada di Deiyai dengan nama PT lain. bakar Polsek dan menolak kehadiran Polisi adalah hal yang tidak mungkin karena suatu kabupaten tentu perangkat Negara yang kepolisian juga harus ada. benar-benar kaum intelektual harus melihat setiap kasus yang ada dari hukum yang berlaku. pemerintah harus membiayai.

Bahwa lembaga kepolisian ke jalur hukum, uang banyak didaerah bayar pengacara untuk duduk bicara di ruang persidangan proses hukum. ini mudah saja. metode ini yang para intelektual harus mendorong.jangan ketika politik praktis hingga MK baru kenal pengacara.kasus penembakan yang menewaskan rakyat juga bisa dimenangkan diruang persidangan dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. proses Hukum berhenti ketika pihak korban terima uang. artinya pelaku membayar kalau tidak ada lagi proses hukum selanjutnya. itu konstitusi Negeri ini.”

Oleh sebab itu,

Tindakan secara DE FACTO adalah aparat repubik indonesia.

Yakni tindakan realita kini TNI/POLRI republik indonesia adalah aktor pembunuhan teradap kaum lema yaitu, orang asli papua samapi detik ini.”

Apa yang terjadi kondisi papua hari ini,

Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan, tahun ke tahun hingga hakir tahun 2022.”

Demikian manusia mepagoo mati dikorban lalu, dikorbankan oleh TNI/POLRI republik indonesia tidak ada istilah tapi, inilah secara open di fakta DEIYAI korbang dan mati dibunuh oleh TNI/POLRI republik indonesia, aparat republik indonesia memakai amunisi 100 macam untuk memusnakan orang asli papua.

Inilah, PANIAI juga berdara 4 anak SMA korban dan mati dibunuh oleh TNI/POLRI republik indonesia, aparat repubik indonesia memakai amunisi luar biasa.

Untuk itu, secara analogi

Papua hari ini, genosida dimana-mana tanah papua sehibarat tempat dokument indonesia yang telah lakukan puluhan tahun ini disinilah tempat hanya di papua saja.

Penculik di papua? logika sehat

Pembunuhan negara Indonesia di papua sangat terstruktur masif.

Manipulasi di papua?

(emas prak inilah tindaka secara tertutup, kekuasaan kapitalisme sedang kuasai)

Presiden RI JOKO WIDODOH Menlu, dan kepala BIN bais republik indonesia kini sedang merancang sidang tahunan RI untuk mereka rencanakan pembangunan damai sejaterah kan papua di dalam bingkai NKRI sunggu sistematisme morilkan, mereka anugerakan sistem yang orang papua mau dan, apa kehinginan orang asli papua hari ini, dengan kasat mata presiden JOKOWIH RI bersama, presiden/mepala BIN bais RI.

Selamatkan sistem RI dan sertakan lah hukum yang tidak berloyal itu.

Untuk itu, presiden RI JOKOH WIDODOH di jungjungkan tujuhan utama dan terutama adalah, memusnakan orang asli papua dengan cara yang orang tidak bisa tau (karir magic) oleh sebab itu, Sekarang orang asli papua perlu kajih dan mengenal kedalam, style’ kemimpinan presiden republik indonesia JOKOH WIDODOH yang telah pemimpin republik ini dengan cara yang sangat halus dan sangat luar biasa orang papua cukup memuaskan. (Secara analogi tadi, saya; JOKOWIH? ko mau apa lalu, kemuanmu apa dan apa yang telah minta maka Aku akan memberikan sesuatu kepadanya.” sehingga gairah kemajuang kita/orang asli papua ia lumpukan) inilah idealisme JOKOWIH dalam kemimpinan RI hari ini, Sehibarat orang asli papua di manjahkan.

sampel mama beli gulah-gulah papak membri uang seribu rupiah ibarat sertakan juga bahwa, hukum pangglima dibayar dengan uang seribu perak rupiah belarti, JOKOWIH sertakan hukum bin bais bukan hukum negara (baca; analoginya)

Ilustrasi puluhan tahun silam di tana papua barat.

dari awal tahun 1962-1969 hingga hakir tahun 2022, terus-menerus tindakan nyata bakan pulah orang asli papua ancaman berat oleh negara ini yaitu; (aparat indonesia itu sendiri)

Perilaku pengamat kontitusi UUD 1945 adalah, sangat membodohi

Berdasarkan negara demogkrasi republik indonesia yang telah melajarelah di seluruh pelosok leluhur moyang tanah papua barat adalah secara ilegal, manifesto, manipulasi dan, KKN republik indonesia sunggu mengancam papua dalam riwayat hidup dan mati.

Terimakasih kepada TNI/POLRI republik indonesia yang mana telah ancaman sadis teradap kaum komunal/rakyat jelata/orang asli papua hingga kini ham papua belum buka mata dan, tindakan magic oleh negara ini terus menerus hingga kapan akan tutup panduan genosait teradap rakyatisme tanah papua.

Genosida di atas bangsa west papua bukan hal yang baru namun hal ini terus terjadi dari sejak tanggal 1 Mei 1962 dimana kolonial Indonesia secara paksa di integrasi wilayah papua barat bagian dari NKRI. Sampai hingga kini tahun 2022 pelanggaran HAM berat itu terus terjadi.

Dimana hukum di republik ini? Sendangkan keadilan dibeli dengan uang. Dimana demokrasi di republik ini? Sedangkan ruang demokrasi di bukam oleh petinggi – pentinggi negara. Hukum dan demokrasi berlaku untuk para penguasa bukan untuk rakyat.

Maka demi kepentingan ekonomi politik petinggi – pentinggi negara dengan kekuatan militer operasi di seluruh bangsa west papua barat! sehingga manusianya di musnahkan sewenang-wenang seperti binatang buas.

Kita sudah ketahuan bersama bahwa dimana penembakan dan mutilasi yang dilakukan oleh militer Indonesia di mimika papua pada tanggal 22 Agustus 2022 terhadap masyarakat sipil asal kabupaten nduga, namun kasus itu belum menyelesaikan secara hukum yang berlaku sampai saat ini.

Karena negara tidak mampu untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat di atas bangsa west papua barat dari sejak tahun 1962 hingga kini, maka negara dengan sengaja mengalikan perhatian pabluk rakyat papua kemudian kasus mutilasi yang baru terjadi itu juga di alihkan perhatian pabluk rakyat papua dengan kasus korupsi para elit politik papua.

Sehingga hari ini perhatian pabluk rakyat papua dengan kasus tersangka korupsi oleh KPK kepada Gubernur provinsi papua LUKAS ENEMBE. Maka semua perhatian pabluk elit politik papua serta rakyat papua lupa dengan kasus mutilasi, mutilasi ini menghangap bahwa seperti iklan yang sudah lewat.

Karena adanya kasus korupsi ini, elit politik papua, toko gereja, toko adat serta semua pihak turun jalan menuntut kepada KPK agar gubernur Lukas Enembe tidak membawa ke pengadilan.

Tapi kok aneh ?

Apakah mutilasi yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil asal Nduga di mimika papua itu bukan manusia?

Apakah kasus mutilasi ini tidak perlu membawa ke pengadilan?

Apakah 4 korban mutilasi ini bukan bagian dari orang asli papua?

Mungkin ka? Karena 4 korban rakyat sipil itu masyarakat biasa tak punya kuasa? Sehingga semua pihak fokus dengan kasus tersangka kurupsi itu, tentu saja karena ia memiliki basis kekuasaan tertinggi di provinsi papua.

Namun sayangnya.

Apakah kamu tau siapa itu elite politik papua?

Elite politik papua adalah bagian dari kaki tangan kolonial Indonesia merekalah yang membuat konflik terhadap rakyat papua demi kepentingan pribadi. Orang bilang penghianat bangsa itulah yang namanya elite politik papua hari ini pura-pura buta dengan realita.

Kita sebagai rakyat yang tertindas perlu mengetahui bahwa sebuah revolusi tidak akan mempegerakan oleh elite polite, tapi menuju kebebasan dan revolusi adalah mempegerakan oleh kaum yang tertindas yaitu rakyat dan para kaum muda!

Kemudian jika rakyat papua dan para kaum muda diam dengan realita di atas bangsa ini, maka tidak ada arapan Masa depan orang asli papua (OAP) karena kolonial Indonesia sudah mengatur siasat untuk memusnahkan orang asli papua secara struktur dan sistematis.

GENOSIDA DI PAPUA DAN INDONESIA MENUTUP MATA

Kematian cepat di Papua diciptakan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Ini jelas terjadi dan tidak bisa dibantah. Sangat nyata dimata kita rentetan kematian orang asli Papua dalam pembunuhan misterius diberbagai tempat. Desember 2014 lalu Paniai berderah menjadi kalender kematian yang berlanjut hingga kini 2022 kasus mutilasi di timika lebih meningkat oleh karena itu, kematian cepat orang asli Papua telah menjadi proyek Pemerintah Indonesia yang rahasia.

Sungguh tidak adil, ini menyakitkan.

Tidak bisa kami menerima perbuatan ini. Semua moderat sibuk KPK mendunia supaya kasus pelanggaran di Papua, rakyat turut terkena racung, elit lokal Papua dominan bagi negara Indonesia Jakarta menutup mata dan tertawa.”

Gereja mana suara kenabianmu mari ikutlah bersama Yoman *Yoman sedang berperan menyikapi persoalan Papua*

Apakah genosida itu bukan bahaya?

Kekecewaan ini saya tulis untuk kita sadar bahwa tidak boleh ada kepercayaan sedikit pun untuk Indonesia.

Catatan:

Inilah kelakuan sadic Dilakukan oleh negara Indonesia via

Kekerasan TNI / polisi Indonesia di Tanah Papua dengan slogan militer “damai itu indah” telah menjatuhkan Indonesia di masyarakat pencinta demokrasi internasional. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara telah menodai orang asli Papua selama 73 tahun

Kemudian, orang asli papua MELAWAN LUPA: PEPERA yang memalukan itu diakhiri tgl 2 AGUSTUS INDONESIA MENIPU ORANG TUA KAMI. SANGAT DISAYANGKAN. Anak-Anak generasi papua

Engkau jangan lupa bahwa tete kamu ditipu maling oleh kolonilialisme indonesia dengan berbagai moncong senjata api Raras.

Masih terus berlanjut hingga kini THN 2022 Sayang sekali elit lokal Papua sementara ini menentukan idealisme negara Indonesia elit lokal Papua juga tutup mata alias kelabuhi maksud masyarakat Papua adalah menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua.

Tutup:

Saya harap 1 hamba Tuhan dapat berbicara walau dimedia.

Saya harap diskusi mahasiswa segera berjalan. Saya harap dukung 1 agenda Papua Merdeka.

Doakan negeri Papua.

Tuhan pimpinlah mereka yang Engkau pilih untuk pembebasan negeri ini. Satukan roh mereka dalam visi-misi’Mu dan arahkanlah mereka untuk menyatakan Papua Siap Merdeka.

         Terimakasih sudah baca

Penulis adalah : Abet Mote tinggal di negeri wieselmeren paniai mepaoo Jayapura, 22 September 2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *