Oleh :Pdt. Benny Giay
JAYAPURA THETPN-PBNEWS.COM–Hingga kemarin (jumat 18 2022) ini sudah ada beberapa orang yang pertanyakan ‘wacana OPM yang bersedia berdialog dengan Pemerintah yang dipromosikan KOMNAS HAM RI. Jayapura 18 Maret 2022
Saya sendiri membaca berita ini sejak akhir Desember tahun 2021. Sehingga masalah ini kami bahas dengan teman2 lain di Dewan Gereja. Berikut ini beberappa tanggapan yang, saya angkat saat ditanya masyarakat.
Pertama, kami gunakan ‘hermenutik curiga’. Dalam bahasa masyarakat ‘ada udang di balik batu’ di sini.
Mengapa?
(a) Saya duga begitu karena KOMNAS HAM RI sudah mendekati akhir masa jabatannya (menurut saya saat berita ini akhir tahun 2021).
(b) Menurut release dari PAHAM Papua KOMNAS HAM tidak punya mandat untuk selenggarakan atau memediiasi Dialog seperti itu.
(c) Kalau demikian apakah Wacana ini dalam rangka NKRI yang terlihat dengan (c1) saat datang ke Papua beberapa hari lalu: KOMNAS libatkan elit politik Politik yang NKRI dan berkunjung ke Wamena tanpa komunikasi dengan masyarakat sipil ‘ terkesan tertutup, ke Wamena hanya bertemu dengan kontak person KOMNAS HAM di sana dan mengontak pengungsi Nduga tetapi ditolak oleh masyarakat.(c2) Kunjungan KOMNAS HAM RI dengan wacana dialog OPM & Pemerintah ini: terkesan sengaja KOMNAS RI lakukan (c2.1.) sebagai siasat untuk alihkan perhatian media /opini dari masalah pelanggaran HAM yang sedang disorot oleh Dewan HAM PBB dan (c2.2.) Penangannan oleh Keamanan masyarakat yang secara gencar menolak Pemekaran Propinsi2 baru.
Kedua, KOMNAS HAM yang selama beberapa tahun ini menutup mata terhadap semua kekerasan di Tanah Papua, tetap tiba2 tampil ‘sebagai salah satu pemain dalam suasana di Tanah Papua dengan ‘tema OPM bersedia berdialog. Apakah ini untuk memperbaiki citra NKRI dalam konteks Komisi HAM PBB yang sedang menyoroti pelanggaran HAM di Tanah Papua? Tetapi mengapa OPM. Kata seorang warga ini ‘OPM merah putih’.
(a) Toh, sejak 1980an hingga 1990an, OPM ini dikenal bukan sebagai organisasi tunggal. dia seperti LMA (Lembaga Masyarakat Adat). Ada LMA yang dibentuk pemerintah. Demikian juga, disamping OPM benaran yang sudah ada tetapi ada juga OPM yang dibentuk para pihak.
Dalam buku ‘Cahaya Bintang KeJora, alm George Aditjontro dan para pegiat LSM mengangkat ‘OPM binaan’ Pihak Keamanan di Tanah Papua, yang bisa dimanfaatkan kapan saja, mereka dibutuhkan. Apa lagi dengan sejumlah fakta yang disebutkan di atas. Apakah Kita bisa katakan yang OPM dalam benak KOMNAS HAM itu OPM merah putih? Hanya KOMNAS HAM RI bisa jawab.
Tetapi dalam sejarah Papua,, OPM merah putih ini adalah fakta yang hadir, kapan mereka dibutuhkan bisa dipesan untuk menyerahkan diri. Apkah bisa Hari ini KOMNAS HAM pesan OPM gaya itu untuk datang berdialog dengan Presiiden Jokowi? Dalam pengalaman orang Papua hitam, OPM merah putih punya SeJarah menyerahkan diri /datang cium bendera merah putih di depan petinggi ke amanan, setelah itu menghilang lagi. Simak sjarah OPM merah putih.
(a) 2019 154 anggota OPM yang menyerah pada tahun 2017
(b) 12 anggota OPM yang menyerah tahun 2019
(c)5 anggota OPM yang menyerahkan diri dalam bulan JUli 2020 mencium bendera NKRI dan bacakan sumpah setia kpada NKRI (d) dua bulan kemudian, September 2020, 10 anNggota OPM menyerahkan diri
(e) Kelompok Aleks menyerahkan diri ke NKRI dengan 17 anggota pada tanggal 8 Mei 2021;
(f) Jenderal OPM dan anggotanya menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2021.
Apakah OPM yang dihubungi diam2 pihak KOMNAS HAM ini OPM merah putih? ataukah faksi OPM yg lemah yg dimanfaatkan KOMNAS HAM atau pihak2 lain di Tanah Papua?
Redaksi (*)