Gend Rimbah Ribut Yogi. Terima Kasih kepada Shamima Ali, Ketua Koordinator FWCC di Negara Fiji dapat mendukung Kemerdekaan Papua Barat. (Ist Dok : thetpn-pnnews)
TOTIO, TPN-PB NEWS.COM- “Menurut Shamima Ali, Ketua Koordinator Fiji Women’s Crisis Center (FWCC), Kami tidak akan pernah berhenti menyoroti penderitaan penduduk asli Papua Barat, terutama perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak, dan kami berdiri dalam solidaritas dengan mereka dalam upaya mereka untuk penentuan nasib sendiri” terima media resmi melalui Focebok Fiji pada 10 Mei 2022.
Demikian juga Panglima Tertinggi Demianus Magai Yogi West Papua Army (WPA) Sorong sampai Samarai menyatakan sepanjang perjuangan West Papua catatan sejara yang tidak dilupakan oleh keluarga Negara-negara rumpun Malanesia dan Pasifik dari sejak tahun 1985 di Port Vila Vanuatu dapat dipersatuan MARVID dengan PEMK melahirkan Devisi I berbasis pesisir pantai dan Devisi II berbasis bagian gunung masih mendukung free west Papua, hingga United Liberation Moment Of West Papua (ULMWP) masuk sebagai status Observer (Peninjauan) Malanesia Sport Group (MSG) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) merupakan organisasi dengan keanggotaan 16 negara Pasifik, yakni Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Mikronesia, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
Penderitaan di Papua terjadi bukan sebab kurangnya Pemekaran Tiga Propinsi Papua atau otonomi khusus Jilid II tapi karena sejarah Papua diduduki secara ilegal oleh Indonesia pada 1969 melalui apa yang disebut sebagai ‘Penentuan Pendapat Rakyat,” kata yogi.
Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera ialah referendum yang digelar tahun 1969 untuk menentukan status daerah di Papua dan Papua Barat, apakah hendak bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka.
Referendum tak melibatkan seluruh rakyat Papua, melainkan perwakilan populasi. “Hanya melibatkan 1.026 orang suara yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, dan dipaksa di bawah todongan senjata untuk mendukung pemerintah Indonesia,” tuding Yogi.
Pepera adalah tindakan ilegal dan karenanya kami, rakyat Papua, masih punya hak dasar yang sah untuk menentukan.
Ribuan Mahasiswa Demokrasi dibumkan oleh Aparat Keamanan Indonesia saat demo ribuan mahasiswa di Jayapura pada hari selasa, 10/05/2022.
Polisi Indonesia bertindak anarkis dengan mengeluarkan sejumlah tembakan senjata api terhahap aksi demonstran damai rakyat West Papua Jayapura, Manokwari, dan Berapa Daerah seperti Dogiyai,Paniai, Jayawijaya dan lain-lain. Rakyat West Papua turun ke jalan secara damai untuk menyatakan menolak Jilid II Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di West Papua, namun Polisi Indonesia membubarkannya secara paksa dan dilaporkan ada sebagian demonstran damai telah kena tembakan senjata dari Polisi Indonesia dan sedang dalam keadaan kritis.
Yogi menyerukan kepada seluruh dunia, khususnya kepada Uni Eropa (EU) dan negara-negara pendana (Donatur) Otonomi Khusus segera hentikan pendanaannya, dan mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi West Papua.
Inilah bukti kelakuan wajah demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB (UN High Commisioner) segera berkunjung ke West Papua untuk menyaksikan secara langsung sesuai desakan lebih dari 100 negara anggota PBB.
Editor : Andy
