Breaking News
banner 728x250

Dosa Politik dan Kebohongan Terhadap Papua

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60



Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) Dr Socratez Yoman, MA. Sumber foto: The TPN-PB News.com, 20 Maret 2022



Oleh: Dr Socratez Yoman, MA
Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

banner 325x300

ADA beberapa dosa politik negara dan kebohongan negara berwatak rasis, fasis, kriminal, barbar, kejam, dan berbudaya militeristik dari waktu ke waktu menghadapi rakyat Papua. Pertama, dosa politik dan kebohonhan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua,

Otsus itu solusi politik, bukan kesejahteraan. Ketika rakyat dan bangsa Papua menyatakan keluar dari Indonesia untuk berdiri sebagai sebuah bangsa merdeka dan berdaulat, Otsus Nomor 21 tahun 2001 lahir sebagai win win solution antar Papua-Indonesia. Tapi, pasal-pasal krusial otsus dihilangkan dan dibuat ompong, tidak ada taring.

Era otsus basis militer diikuti pelanggaran HAM meningkat. Karena itu otuss dinyatakan gagal total di mata rakyat Papua selaku korban maupun rakyat Indonesia dan komunitas global. Otsus Nomor 21 tahun 2001 dibuat tak bergigi dan bertaring melalui otsus jilid II yang rasis dan fasis. Kejahatan negara benar-benar terlihat dalam otsus jilid II.

Kedua, dosa politik melalui UP4B. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) tanggal 20 September 2011. Kala itu, Letjen Bambang Darmono dipercayakan sebagai Ketua UP4B. Pertanyaannya ialah mengapa presiden mengeluarkan PP RI Nomor 65 tahun 2011 tentang UP4B?

Jawaban dari pertanyaan ini sebagai berikut. Pada 2011, suara yang menyatakan tentang kegagalan pelaksanaan otsus Papua begitu nyaring dan meningkat tajam. Dukungan dialog Papua-Jakarta signifikan datang dari rakyat Papua, Indonesia, dan negara-negara asing pendukung pelaksanaan otsus, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mendukung dialog damai Jakarta-Papua.

Untuk menghalangi dan menghindari negara-negara asing yang menyatakan otsus gagal dan mendorong dialog Jakarta-Papua, Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 dibuat sebagai tameng agar tidak terjadi dialog Jakarta-Papua. Itu terbukti dengan Bambang Darmono berkeliling luar negeri, terutama berbicara di PBB bahwa UP4B adalah solusi dari kegagalan Otsus Nomor 21 tahun 2001. Dari sini terlihat, para penguasa membohongi rakyat Papua, Indonesia dan komunitas global.

Ketiga, menghalangi rencana kunjungan Melanesia Spearhead Group (MSG) ke Papua. Bagian ini, Dr Ibrahim Peyon tepat mengatakan tentang penguasa Indonesia menghalangi rencana kunjungan utusan negara-negara Melanesia ke Papua. Kata Peyon, dulu, pada waktu delegasi MSG mendesak Indonesia untuk sebuah kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi pernah menerima tim 14 di Istana Negara. Kemudian Pater Dr Neles Tebay Pr dan Menkopolhukam (kala itu) Wiranto ditunjuk mengatur dialog tersebut.

Tujuannya, menghalangi kunjungan delegasi MSG ke Papua. Akhirnya, dialog itu tidak berjalan hingga ajal menjemput Pastor Neles. Pater Neles dan timnya sudah berjuang dan berusaha keras namun tidak ada niat baik Indonesia atas agenda tersebut. Ini menunjukkan kebohongan dan akal-akalan untuk menghambat agenda kunjungan MSG dan PIF ke Papua. Kini pola yang sama sedang mengulang kembali.

Keempat, tak layak jadi mediator. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia didirikan dan dibiayai oleh negara untuk bekerja demi kepentingan negara. Karena itu, Komnas HAM tidak layak menjadi mediator dialog damai Jakarta-Papua dalam upaya penyelesaian akar sejarah konflik yang kronis hampir lebih dari enam dekade sejak 19 Desember 1961.

Komnas HAM sepertinya berusaha menghalangi atau menghambat lajunya lobi dan diplomasi politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di level regional dan global yaitu dalam forum MSG, PIF, ACP, Uni Eropa dan juga di PBB. Arah Komnas HAM mudah dibaca, yaitu untuk mereduksi perjuangan ULMWP di level global yang sudah mendapat simpati dan dukungan dari komunitas internasional dan juga menghalangi kunjungan Komisi HAM PBB.

Sepertinya Komnas HAM ditugaskan menghalangi desakan negara-negara rumpun Melanesia (MSG), negara-negara Kepulauan Pasifik (PIF), negara-negara Afrika, Carabia, Pasifik (ACP) terdiri dari 79 negara dan Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara, termasuk di dalamnya Belanda, negara bekas penjajah Indonesia dan Inggris. Negara-negara itu mendesak Indonesia membuka akses Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Komnas HAM juga menghalangi desakan tiga pakar HAM PBB, yaitu Francisco CaliTzay, Morris Tidball-Binz, dan Cecilia Jimenez-Demay mendesak Indonesia untuk Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) melalui moderatornya, Pendeta Dr. Benny Giay menyatakan, Dewan Gereja Papua curiga dan ada udang di balik batu.

Kecurigaan itu beralasan dan menjadi pertanyaan publik. Pertama, mengapa Komnas HAM berkunjung ke Wamena secara diam-diam? Kunjungan diam-diam Komnas HAM ini sekadar siasat mengalihkan perhatian media atau opini terkait masalah pelanggaran HAM yang sedang disoroti oleh Dewan HAM PBB.

Kedua, apakah kunjungan ini untuk memperbaiki citra NKRI dalam konteks Komisi HAM PBB yang sedang menyoroti pelanggaran HAM di tanah Papua? Ketiga, mengapa Organisasi Papua Merdeka? Kata seorang warga, ini ‘OPM merah putih. Keempat, apakah kita bisa katakan yang OPM dalam benak Komnas HAM itu OPM merah putih? Hanya Komnas HAM RI bisa menjawabnya. Dalam sejarah Papua, OPM merah putih ini adalah fakta yang hadir, kapan mereka dibutuhkan bisa dipesan untuk menyerahkan diri.

Kelima, apakah bisa hari ini Komnas HAM memesan OPM untuk datang berdialog dengan Presiden Joko Widodo? Dalam pengalaman orang Papua hitam, OPM merah putih punya sejarah menyerahkan diri atau datang mencium bendera merah putih di depan petinggi keamanan, setelah itu menghilang lagi?

Keenam, apakah OPM yang dihubungi diam-diam pihak Komnas HAM ini OPM merah putih? Ketujuh, apakah faksi OPM yang lemah yang dipelihara dan dimanfaatkan Komnas HAM atau pihak-pihak lain di tanah Papua?

Politik pencitraan

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (Paham) Papua, Gustaf Kawer mengatakan, bahwa wacana dialog Komnas HAM tidak sesuai dengan gagasan dialog Jakarta-Papua yang dimulai orang Papua. Dialog yang digagas Komnas HAM seperti politik pencitraan untuk bahan diplomasi Indonesia kepada dunia internasional.

Dialog ala Komnas HAM itu jelas membuat dialog Papua jauh dari harapan dan kemauan besar orang Papua. Dialog ala Komnas HAM menjadi janggal, antara lain karena tidak sesuai dengan aturan. Undang-undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak memberi mandat bagi Komnas HAM menyelenggarakan dialog, termasuk dialog Jakarta-Papua.

Kelima, dosa politik kelima adalah Indonesia berbohong kepada PBB. Indonesia melakukan kebohongan kepada PBB pada saat menggunakan hak jawab atas laporan tiga pakar HAM PBB, yaitu Francisco CaliTzay, Morris Tidball-Binz, dan Cecilia Jimenez-Demay mendesak Indonesia agar Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Pdt Phil Erari, Anggota Executive Kemitraan untuk Good Governance Indonesia periode 2000-2010 era Presiden Yudhoyono, menyatakan, “Jawaban Pemerintah Infonesia untuk keseluruhan telah menyalahi prinsip prinsip transparasi dan dengan demikian tidak accountable. Jawaban yang disampaikan Misi Tetap Pemerintah Indonesia di PBB pada 20 Februari 2022 dinilai banyak pihak, bahwa itu suatu kebohongan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang bertolak belakang dan tidak sesuai fakta-fakta di lapangan.

Jadi, Komnas HAM berbicara dialog itu bagian yang tak terpisahkan dari dosa-dosa dan kebohongan-kebohongan Indonesia untuk menghalangi dan menghambat Komnas HAM PBB ke Papua. Kebohongan ini berjalan telanjang seperti burung putih terbang di siang bolong.

Indonesia tidak akan mengubah matahari menjadi bulan atau bintang-bintang tidak akan digantikan dengan matahari dan bulan. Kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Indonesia selama 61 tahun sejak 19 Desember 1961 tidak bisa dihapus dengan kebohongan. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Doa dan harapan penulis, kiranya tulisan ini berguna dan mencerahkan. Koyaoo!

Redaksi : (Gen RR vullmembers Alampa )

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *