banner 728x250

DOB VS PERJUANGAN REFERENDUM DI PAPUA

Avatar photo
banner 120x600

Foto penolakan otonomi khusus OTSUS jilid ll dan provinsi baru di Papua dok The TPNPB News

Oleh: Andy

Tidak lama Papua akan di mekarkan menjadi 7 Provinsi berdasarkan wilayah adat teritorial west Papua, bagimana perjuangan sebagian orang Papua ( OAP) dan pemerintah pusat yang gencar mendorong DOB di Papua sebagai tujuan kesejehteraan orang Papua.

Hari ini Indonesia memiliki utang Luar Negeri yang sulit untuk di bayar menjadi kendala besar, di mana Negara pemberi utang akan menagih pelunasan utang di sertai bunga yang kian mencekik.

Lantas pinjaman itu harus ada yang di gadekan , ada yang di jaminkan agar negara pemberi pinjaman memberi pinjaman.

Pertanyaanya apa yang harus di gedekan?…
Tentunya salah satunya adalah SDA sebagai penghasil untuk pelunasan pinjaman.

Di tengah kesulitan melunasi utang, tapi Pemerintah pusat gencar mendorong pemekaran provinsi baru di teritorial west Papua.

Biaya dari mana untuk operasional dan membayar pegawai serta bangunan fisik?..tentunya dari SDA Papua yang akan di garap.

Alasan kesejahteraan sehingga DOB harus di lakukan.
Pertanyaanya apakah DOB terjadi sehingga OAP sejehtera?..

kita lihat saja. Tapi sepertinya itu mustahil, sebab SDA yang akan di garap akan melunasi utang luar negeri yang kian menumpuk.

Negara seperti perlu uang yang banyak untuk pemindahan IKN, belum lagi pemilhan serentak 2024, bisa saja beberapa aset seperti Bank BRI dan Mandiri di jual ke pihak asing, atau juga laut dan isinya di berikan kepada pihak asing untuk mengarapnya sebagi pelunasan utang negara.

Jika saja tahun 2023 tenaga honorer di berhentikan maka pengangguran tidaklah sedikit, akan menimbulkan masalah sosial yang sungguh luar biasa,.artinya pengangguran bisa mencapai 50 % di Indonesia.

ULMWP saat ini sedang memainkan perananya melakulan lobi-lobi luar negeri untuk meyakinkan negara luar termasuk PBB bahwa orang Papua ingin merdeka atau bebas dari NKRI.

Negara-Negara di Afrika, Pasifik dan Uni Eropa ternyata tertarik dengan diplomasi yang di lakukan oleh Benny Wenda cs. Dengan tangan terbuka negara-negara luar mengundang ULMWP secara resmi untuk melakukan pertemuan.

Cataluna di Spanyol, Kaledonia baru, Bogoenvile, masuk dalam agenda Referendum dan Papua Barat juga masul dalam agenda itu. Sebenarnya hal ini tidak terlalu di pedulikan oleh Indonesia dan akibatnya bisa fatal.

Uni Eropa secara resmi mengundang ULMWP pada beberapa kali pertemuan dan menyatakan sikap bahwa mendukung perjuangan ULMWP. Ketertarikan akan Negara Hijau yang melindungi alam dan lingkungan membuat negara Eropa mendukung konsep itu.

Perseteruan antara Jerman, prancis dan Inggiris terhasap Jokowi kian memperuncing keadaan. Dimama bahan baku Nikel dari Kendari yang selama ini di ekspor ke Eropa sebagai bahan baterai, justru di setop oleh Jokowi dan membuat Uni Eropa marah besar akan itu.

Amerika dan Negara Uni Eropa termasuk Canada dan Australia secutu dekat Amerika memandang bahwa Indonesia tidak tegas dalam memberi sikap ke Rusia yang menyerbu Ukraina secara sporadis dan membuat banyak korban jiwa dan harta benda.

Isu pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan serta kekerasan di teritorial Papua kini menjadi topik pembicaraan di luar Negeri, terutama PBB, dan ini menjadi pintu masuk yang akan di mainkan oleh para diplomat Papua menuju Referendum.

TPNPB di hutan juga terus melakukan perlawanan sebagai tanda bahwa mereka tidak setuju dengan kehadiran orang luar selain orang Papua di tanah Papua, hingga kini TPN tidak bisa diangap remeh sebab berbagai senjata dan amunisinya kian moderen.

Apakah dengan DOB di Papua akan membatasi perjuangan Papua Merdeka?…jawabanya tidak mungkin, sebab bagi pejuang Papua Merdeka tidak terpengaruh dengan DOB dan OTSUS yang di tawarkan oleh pihak Jakarta.

KOMNAS HAM kini telah bertemu PBB di Jenewa Swiss, untuk menawarkan dialog yang akan melibatkan pihak Jakarta orang Papua dan pihak ketiga. Ini sebagai tanda bahwa sudah saatnya Indonesia mengakui eksistensi dari ULMWP dan orang perjuangan lainya.

KOMNAS HAM mengambil langkah cepat setelah melihat bahwa isu pelanggaran HAM menjadi momok bagi Indonesia di Luar Negeri, sehingga perlu segera di bicarakan untuk mendapatkan solusi yang baik adil dan bermartabat.

Jika saja KOMNAS HAM tidak mengambi langka ini, maka bisa dipastikan bahwa intervensi dunia internasional dengan kasus pelanggaran HAM di Papua akan merekomendasikan jajak pendapat jilid II di Papua Barat.

Negara luar memandang Papua sebagai Papua yang utuh dan dapur dunia bahkan tidak lagi di pisahkan oleh Provinsi, sebab perjuangan Papua untuk memerdekakan Papua secara utuh. Oleh sebab itu strategi DOB untuk memecah belah Papua dari Perjuangan adalah strategi yang sia-sia.

ULMWP kini menjadi pemerintahan sementara dan telah di akui oleh sebagian negara Eropa, Afrika dan Pacifik. Sebagai buktinya ULMWP sering di undang dan terlibat dalam kegiatan resmi suatu negara.

DOB akan segera berlaku, tapi perjuangan referendum jilid II tetap berlanjut, semua akan terwujud bila saatnya tiba.

Redaksi: Gen RR vullmembers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *