banner 728x250

Aparat Gabungan Militer Indonesia TNI POLRI Melakukan Tanpa Hukum Humaniter Internasional Di West Papua

Avatar photo
banner 120x600

Foto ini melanggar hukum umaniter di West Papua

MOGO,THETPN-PBNEWS.COM — [Polhukam]- Gabungan Militer Indonesia TNI-POLRI melakukan tindakan melebihi kejahatan manusia tanpa gunakan hukum humaniter konvensi Jenewa Tahun 1949, setiap negara wajib mematuhi oleh militer merdeka maupun non militer dari segala bentuk kejahatan seperti, penindasan, pemerkosaan, pembunuh, pembakaran gedung gereja, pembakaran gedung sekolah, pembakaran rumah sakit dan tempat pelayanan publik kabarkan media the tpnpb.news.com, 19/01/2022.

Menurut Kepala Staf Angkatan Darat KASAD Tn Brigjen Okto Jemi M Yogi Alias Mogoma mengatakan, hukum humaniter Internasional perlu di utamakan dan menghargai jeda kemanusiaan. Namun negara Indonesia harus bertanggung jawab atas lima ribuan (5000) jiwa orang papua yang korban karena konflik dari militer Tentara Nasional Indonesia terjadi pengungsian di mana-mana termasuk beberapa daerah menjadi tantangan yaitu; Kabupaten Sorong, Kabupaten Pegunungan Bintang,dan Intan Jaya yang menjadi buronan tindakan oleh militer Negara Republik Indonesia dan POLRI hari ini juga berlanjut konflik.

Kepala Staf Angkatan Darat KASAD Sorong sampai merauke menegaskan bahwa Indonesia harus tuntaskan Pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM Papua [Polhukam] Sesuai janji yang pernah mengatakan oleh presiden Indonesia Ir Joko Widodo. bahwa, “saya akan siap dan tanggung jawab untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua” ternyata tidak benar janji palsu. Tegaskannya.

Menyambung kata Panglima Tertinggi West Papua Army [WPA] Tn Jendral Demianus M Yogi alias rimba’ribut menegaskan kepada pemimpin negara Indonesia Ir Joko Widodo segera buka kunjungan Dewan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ke West Papua melihat fakta di Papua.

Tambahan Panglima Tertinggi menolak tegas kepada Pemerintah Indonesia yang di bentuk tim LIPI untuk Dialog versi Jakarta Papua, tetapi pihak meminta segera buka Perundingan Damai Indonesia antara Papua diawasi oleh pihak ketiga PBB atau MSG, PIF dan OACP,, sesuai hasil kesepakatan ULMWP, Dewan Gereja Papua (DGP), Dewan Adat Papua (DAP) dan Komnas HAM di sidang UPR DEWAN HAM PBB pada bulan November 2022 lalu Rimba “. *®®

Siaran pers ini di keluarkan dari Markas Komando pertahanan militer “West Papua Army yakni dibawah tiga komando TPNPB, TNPB, TRWP, Vullmembers Alampa pada Hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 Jam 02:00 waktu papua barat (Wpb).

(Redaksi: Gen-RR Vullmembers Alampa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *