banner 728x250

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus memberikan dukungan terhadap pemekaran wilayah di Papua

Avatar photo
banner 120x600

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI, Guspardi Gaus (ist)

TOTIO, TheTPN-PBNews.com — Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus memberikan dukungan terhadap pemekaran wilayah di Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Menurutnya, meski pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pemekaran di wilayah Indonesia, namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Papua.

“Karena dalam UU Otsus Papua diberikan kesempatan untuk wilayah di Papua melakukan pemekaran melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB),” ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

Dia menyebut, dari empat rencana perubahan dalam UUbOtsus Papua akhirnya disetujui menjadi 17 perubahan. Hal ini menunujukkan komitmen dari pemerintah bersama DPR terhadap percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Selain itu, Guspardi menjelaskan, data dari berbagai sumber bahwa dalam 20 tahun terakhir lebih dari 1000 triliun dana sudah dikucurkan pemerintah dari berbagai sumber, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap percepatan pembangunan di tanah Papua.

Untuk itu, dirinya mendukung apa yang di upakan forum Forum Kepala Daerah Se-wilayah Saireri untuk meminta kepada pemerintah pusat dilakukannya pemekaran wilayah di Papua.

“Semoga pemerintah pusat dapat segera memproses usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Seireri demi percepatan pembangunan di tanah Papua,” tutur anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Panglima Tertinggi TPNPB Sorong-Samarai, Brigjen Infanteri Demianus Magay Yogi mengatakan seluruh elemen rakyat Papua menolak tegas daerah otonomi baru (DOB) dan Otsus jilid II di tanah Papua.

“Kami TPNPB menolak berdialog degan pandangan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua seperti yang diberitakan melalui media tempo.com. Sebab, TPNPB mempunyai kedudukan yang tertinggi dan berbasis serta tersturuktur, maka TPNPB tidak tunduk di bawah kemauan perundingan versi Joko Widodo, sehingga TPNPB-OPM tidak layak duduk bersama satu meja terkecuali difasilitasi oleh pihak ketiga,” kata Demianus Yogi alias Rimba Ribut.

Menurut dia, “kami atas nama TPNPB meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perundingan segitiga yang dimediasi oleh negara-negara berdaulat di PBB seperti MSG, PIF, CARIBIAN, ACP dan lain-lain. Sehingga Pangdam XVII/Cenderawaih Papua tidak mempunya kapasitas untuk berunding dengan TPNPB atas nama rakyat Bangsa Papua,” ungkapnya*.( VULL)

Editor: Amoye Obaidagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *