banner 728x250

95% Rakyat Papua Menolak Pepera 1969, 99% Oap Menolak Otsus, Otsus Jilid 2 &  Dob  Boneka Indonesia Di Tanah Papua

Avatar photo
banner 120x600

REALITAS/FAKTA Ideologi Papua Merdeka di TANAH Papua Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA (Ist Dok )

“DOB BONEKA Indonesia di TANAH Papua Barat tidak akan membunuh ideologi dan nasionalisme Papua dan sebaiknya DOB BONEKA ini menyuburkan dan memperkokoh ideologi Papua Barat Merdeka.”

Artikel, Thetpn-pbnews.com- “Kebenaran yang ditulis dengan darah dan air mata serta penderitaan rakyat kecil tidak akan dihapus atau ditutupi dengan kebohongan yang ditulis dengan tinta.”

Ini fakta. Ini bukti. Ini realitas. Ini hati nurani suci orang asli Papua. Ini doa dan harapan orang asli Papua. Ini kerinduan dan pergumulan orang asli Papua pemilik TANAH dan Negeri ini.

  1. 95% Orang Asli Papua menolak Pepera 1969.
  2. 99% OAP menolak Otsus jilid 1 nomor 21 Tahun 2001.
  3. 99% OAP menolak Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B).
  4. 99% OAP menolak Otsus Jilid II Nomor 2 Tahun 2021.
  5. 99% OAP menolak DOB BONEKA Indonesia di TANAH Papua.

Pertanyaan saya sebagai berikut:

  1. Apakah benar  dan ada bukti  bahwa 95% Orang Asli Papua (OAP) menolak Pepera 1969?
  2. Apakah benar dan ada bukti 99% OAP menolak Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001?
  3. Apakah benar dan ada bukti 99% OAP menolak Unit Percepatan Pembangunan (UP4B)?
  4. Apakah benar dan ada bukti 99% OAP menolak Otsus Jilid 2?
  5. Apakah benar dan ada bukti 99% OAP menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) BONEKA Indonesia di TANAH Papua Barat?

Para pembaca yang mulia dan terhormat, ikutilah ulasan-ulasan sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan ini.

Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan Sekjend PBB melaporkan dalam laporan hasil Pepera 1969 kepada Sidang PBB sebagai berikut:

“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.”

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui:

“Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.”

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.”  (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Kita dengan jujur harus  membandingkan aspirasi politik bangsa West Papua setelah 53  tahun sejak 1969 sampai 2022. Karena kita tidak berada di tahun 1969.

  1. Apakah keinginan 95% bangsa West Papua  untuk merdeka pada 1969 itu sudah berkurang setelah 53 tahun?

Pertanyaan ini kita bertanya lagi mengapa ada UU Otsus 2001? Otsus ada karena rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke bangkit dan menyatakan merdeka lepas dari RI pada waktu terjadi reformasi 1998.

Pada 5-7 Juli 2011 diadakan Konferensi Perdamaian Papua dan perwakilan Kodam XVII Cenderawasih menjadi pembicara. Sebelumnya, ada permintaan bahw kalau saya sebut Papua saudara-saudara menyahut Damai.  Pada saat pembicara sebut Papua semua peserta balas: Merdeka…Merdeka…Merdeka….

Pada 10 Januari 2012 saya dengan Pdt. Marthen Luther Wanma sosialisasi hasil pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas pada 16 Desember 2011.  Saya betanya kepada peserta yang memenuhi ruang ibadah Gereja GKI Effata Manokwari. Siapa yang mau merdeka? Semua yang memenuhi ruangan itu berdiri: Merdeka…
Merdeka….Merdeka….Tapi yang tidak berdiri adalah Sekda Manokwari dengan 2 orang PNS.

Pada 20 Januari 2012 pertemuan di Sorong dengan tujuan yang sama untuk sosialisasi hasil pertemuan dengan SBY. Saya bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti di Manokwari. Seluruh peserta yang penuhi undangan berdiri dan berteriak: Merdeka….. Merdeka…..
Merdeka….Tapi yang tidak ikut berdiri adalah yang pak mewakili Dandrem Sorong dan pak Kapolresta Sorong.

Pada 24 Agustus 2020 TNI-Polri menyelenggarkan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Stadion Sepak bola Mandala Jayapura dengan pembicara Pendeta Merah Putih Gilbert Lumoindong dengan Tema: Papua Bermazmur.

Pendeta Merah Putih Gilbert Lumoindong dari mimbar atau podium mengajukan dua permintaan sebelum berkhotbah.

Permintaan pertama, “Saudara-saudara, kalau saya sampaikan Indonesia, dijawab dengan Merdeka.”  Permintaan kedua, kalau saya sampaikan Papua, dijawab Luar Biasa.”

Pada waktu Pdt. Gilbert mengajak ” Indonesia”, jawaban dari hadirin “NO.”

Ketika Pdt. Gilbert mengajak: “Papua”, jawaban dari hadirin: “MERDEKA.” (Sumber: Jejak Kekerasan Negara & Militerisme di Tanah Papua: Yoman, 2021: 42-43).

Suara: Indonesia….NO….dan Papua…Merdeka….adalah Fakta, Bukti, Realitas.  Suara ini tidak direkayasa, suara murni dari hati nurani yang suci dari orang asli Papua,  bukan seperti suara yang biasanya diatur atau direkayasaTNI-Polri, BIN, Kopassus  untuk Kepala  atau OPM Buatan dan Binaan bacakan atau bicara  selama ini di TANAH ini.

Pada 10 April 2018, saya hadir sebagai salah satu nara sumber dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) di Sorong, suara untuk Papua Merdeka itu terdengar dalam duskusi-diskusi.  Di panel kami, ada yang bediri dan  menyatakan Merdeka adalah solusi terbaik. Ini sudah merupakan representasi suara hati orang asli Papua.

“Saya, Gembala DR. A.G. Socratez Yoman  tidak percaya apa yang Anda (penguasa Indonesia) katakan, sebab saya melihat apa yang Anda lakukan setiap hari di atas tanah leluhurku.”

Penderitaan rakyat adalah penderitaan kami. Air mata rakyat adalah air mata kami. Kesedihan rakyat adalah kesedihan kami. Kesusahan rakyat adalah kekusahan kami. Perjuangan rakyat adalah perjuangan kami. Doa dan harapan rakyat adalah doa dan harapan kami juga. Kami sebagai bangsa bermartabat, adik-adik, pulang dengan tertib dan berdoa. Kita semua berdoa dan bekerja.” ( John NR Gobai, Anggota DPRP, 8 Maret 2022).

Kita harus akui dengan jujur, bahwa pendudukan dan penjajahan/kolonialisme Indonesia di West Papua merupakan kejahatan politik, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, karena itu, Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua ialah Ilegal, maka HARUS dilawan dan diakhiri.  Tidak ada legitimasi rakyat dan bangsa West Papua. Yang ada adalah legitimasi kekerasan, rasisme, fasisme,  kejahatan, kekejaman, kelaliman dengan moncong senjata.

Dalam kegelapan, kekejaman,  kebrutalan, lebiadaban, kekejian dari bangsa kolonial modern Indonesia yang sudah berlangsung sejak 19 Desember 1961 sampai saat seperti ini, kita harus memperjuangkan martabat (dignity) rakyat dan bangsa  West Papua  tidak dengan cara-cara mengemis dan tunduk-tunduk kepada penguasa kolonial modern Indonesia, karena sejak dulu, rakyat dan bangsa  West Papua  sebagai bangsa berdaulat dan terhormat di atas tanah leluhur.

Dalam buku saya berjudul: West Papua: Persoalan Internasional (Yoman: 2011), saya abadikan keyakinan iman dan pandangan politik saya sebagai berikut:

“SAYA TAHU, saya mengerti dan juga saya sadar apa yang saya baktikan ini. Karena itu, Anda yakin atau tidak yakin, Anda percaya atau tidak percaya, Anda suka atau tidak suka, Anda senang atau tidak senang, Anda terima atau tidak terima, CEPAt atau LAMBAT, penduduk asli Papua Barat ini akan memperoleh kemerdekaan dan berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat di atas TANAH LELUHUR mereka. Dalam keyakinan dan spirit itu, apapun resikonya dan pendapat orang, saya dengan keyakinan yang kokoh dan keteguhan hati nurani, saya mengabdikan ilmu saya untuk menulis buku-buku sejarah peradaban dan setiap kejadian di atas TANAH ini. Supaya anak-cucu dari bangsa ini, ke depan, akan belajar bahwa bangsa ini mempunyai pengalaman sejarah penjajahan dan penderitaan panjang yang pahit dan amat buruk yang memilukan hati yang dilakukan dari penguasa kolonial modern Indonesia.” (Kamis, 09 Juni 2011).

“Mungkin bagi orang gila, tidak normal, sakit jiwa, kehilangan sebagian kemanusiaannya dan separuh manusia dan separuh binatang yang  mengatakan, bahwa di TANAH Papua tidak ada pelanggaran berat HAM dan tidak ada pemusnahan etnis orang asli Papua. Hanya orang buta matanya dan tuli telinga yang mengatakan OAP di TANAH Papua itu aman-aman saja. Dan juga hanya bagi orang hati nurani lumpuh yang mengatakan OAP di TANAH mereka baik-baik saja.”

“Saya, Gembala DR. A.G. Socratez Yoman  tidak percaya apa yang Anda (penguasa Indonesia) katakan, sebab saya melihat apa yang Anda lakukan setiap hari di atas tanah leluhurku.”

“Ingat, hukum TABUR dan TUAI itu akan berlangsung. KARMA itu akan terjadi. Apakah kalian tidak puas? Kita lihat apa yang terjadi?” (Muhammad Rivai Darus, SH, Jurubicara Gubernur Papua, 11 April 2022).

Karya ini, saya abadikan dengan bolpen tulang belulang, tintanya air mata dan darah serta penderitaan bangsaku, orang asli Papua di atas TANAH  leluhur kami.”

“Seluruh penderitaan orang asli Papua sejak 19 Desember 1961 dan 1 Mei 1963 sampai sekarang yang ditulis dengan tinta akan terhapus, tapi saya menulis penderitaan bangsaku  ini semua dengan bolpen tulang belulang, tinta air mata dan darah di atas TANAH ini.”

Dalam hal ini, kalau saya tidak menjadi bolpen untuk menulis penderitaan bangsaku, saya cukup menjadi alas penghapus di tangan TUHAN untuk menghapus tetesan air mata  di pipi mereka dan darah dari tubuh mereka.

Selamat membaca dan menikmati tulisan ini.

Ita Wakhu Purom,  2 Juli 2022

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
  3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
  4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *